Tabea Waya e Karapi!

Sastra for Minahasa Masa Depan!

Mengapa sastra (baca: tulisan)?

Sebab tulisan adalah bentuk kasat mata dari bahasa yang adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasa atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.


Kemudian: Mengapa pake Bahasa Manado? No kong kyapa dang?

Karena tak ada lagi bahasa lain yang menjadi 'lingua franca" di se-enteru Minahasa hari ini selain bahasa yang dulunya torang kenal juga sebagai "Melayu Manado".

Yang terutama adalah bahwa lewat sastra kita dapat kembali menjabarkan “Kebudayaan Minahasa” hari ini. Dengan menulis kita dapat kembali meluruskan benang kusut sejarah Bangsa Minahasa. Lalu, lewat tulisan, kita menggapai keabadian, io toh?



Tulisan Paling Baru

ini tong pe posting terbaru.
Tampilkan postingan dengan label esei. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label esei. Tampilkan semua postingan

Esei Denni Pinontoan: "Merenung tentang “Sang Maha Kuasa”.

Padamulanya, mungkin adalah kesadaran adanya “Kuasa” yang melampaui diri. “Kuasa” yang tak bernama, tak terjangkau secara fisik, tak berjenis kelamin, tak berawal dan tak berakhir itu, kemudian dihadirkan dalam bahasa masing-masing kebudayaan dan dalam macam-macam pemaknaan. “Yang Maha Kuasa” itu, bukan sekadar yang diproyeksikan oleh kemampuan nalar, tapi juga bukan soal kejiwaan yang gelisah atau terpesona oleh kebesaran jagad ini. Dia mungkin saja bagian dari kesadaran akan semua itu, tapi melampaui segala proyeksi dan gejala kejiwaan manusia. Karena itulah sehingga Dia diakui sebagai “Yang Maha Kuasa”.

Pun ketika “Yang Maha Kuasa” itu, disebut sebagai Yahweh, Brahman, Allah, Thian, Hiyang Widhi, Opo Kasuruan, dll, Dia tetap saja melampaui daya ucap dan daya ingat manusia. Dalam ruang kehidupan “Yang Maha Kuasa” itu tak bisa ditunggalkan. Dia melampaui bingkai-bingkai kemanusiaan. Manusia yang mengaku beragama, yang setiap hari menyebut nama-Nya, belum tentu telah menggapai makna kesucian “Yang Maha Kuasa” itu. Tetapi, mungkin tak bijak buru-buru mengatakan orang yang jarang atau sulit menyebut nama itu, dan atau tak menformalkannya dalam seremonial keagamaan sebagai orang yang tak mengakui keberadaanNya.

Saya kira, para nabi dan nabiah, para resi dan sufi serta leluhur kita yang mencoba menyatukan diri dalam tatanan kosmis sebagai usaha menyelami kekuasaan yang tak terbatas “Sang Maha Kuasa”itu, yang paling menyelami makna adanya “Sang Maha Kuasa” itu. Yesus, Sidharta Gautama, Kong Hucu, Muhammad, yang mesti dirujuk sebagai yang telah menyatu dengan “Yang Tak Terjangkau” itu.

Agama, awalnya adalah pelembagaan ekspresi kepercayaan terhadap “Yang Maha Kuasa” itu. Namun karena itulah maka agamapun belum tentu sebagai pewaris kesucian-Nya. Sebab, agama tak hanya mengurus bagaimana warisan suci itu mendamaikan dunia. Dalam dimensi politis dan ekonomisnya, agama dapat dengan mudah berubah menjadi kasar dan keras. Atas nama tuntutan kesucian, agama dengan enteng dapat menghalakan cara-cara yang dia khotbahkan sebagai sesuatu yang sebenarnya haram. Pada dimensi ideologisnya, agama sering terlibat dalam pertarungan dengan “yang lain” untuk cita-cita menunggalkan kebenaran.

Tapi, seideologis apapun agama, seateis apapun manusia, “Yang Maka Kuasa” itu tak dapat mati. Yang berusaha membunuh Diapun, nanti sadar kemudian, bahwa yang dia coba bunuh ternyata adalah tuhannya. Mereka salah sasaran. Tuhan-tuhan yang menjadi target pembuhunan itu sebenarnya bikinan nalar dan jiwa yang tak pernah terpuaskan. Namun, dari pada dibunuh lebih baik tuhan-tuhan itulah yang dipakai sebagai pembenar untuk perang melawan yang lain. Maka, perang atas nama tuhan itulah yang terjadi, bukan Tuhan “Yang Maha Kuasa” yang telah mencipta kebaikan.

Maka mestinya, sebagai “Yang Maha Kuasa”, Dia tak pernah bisa dipenjara dalam ideologi dan lembaga agama apapun. Dia melampaui pelebelan apapun. Siapapun bisa saja mengklaim dirinya sebagai yang paling religius, sebagai yang paling suci, sebagai yang paling benar, tapi “Yang Maha Kuasa” melampaui klaim-klaim macam itu. Kita bisa saja dengan gampang menuduh “yang lain” kafir, sesat, ateis, dan kitalah yang paling benar. Tapi, “Yang Maha Kuasa” menembus jauh ke dalam setiap pribadi. Dia yang paling tahu lebel-lebel itu untuk siapa.

“Yang Maha Kuasa” itulah yang mengalir dalam keadilan, kebaikan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh siapapun, beragama atau tidak beragama pejuang itu. Maka, kebenaran tak perlu dicari ke mana-mana. Di dalam pribadi yang bebas dan merdeka kebenaran itu tersimpan dalam nurani. Itulah kebenaran yang membebaskan dan memerdekakan.

Tomohon, 16 Maret 2010

Esei Denni Pinontoan: Media, Wacana dan Perempuan".

Sejarah peradaban dunia sampai sekarang ini seolah bergerak bersama dengan cerita memiriskan tentang penindasan terhadap kaum perempuan. Sejarah penindasan ini, sudah berlangsung begitu lama dan tersebar di hampir semua dimensi kehidupan manusia. (John Stott: 1994, 334). Budaya patriarki telah begitu merasuk peradaban umat manusia di manapun dan kapanpun dia berada. John Stott, ketika mengulas tentang sebab-sebab kebangkitan gerakan feminis, antara lain menunjuk pada sejarah pencitraan negatif terhadap perempuan yang justru dapat ditemukan dalam teks-teks kitab suci umat Yahudi, kemudian pemikiran-pemikiran para filsuf klasik Yunani terutama Plato, Aristoteles, dan selanjutnya para bapak gereja. (Stott, 334).
Meski zaman sudah berubah, dan demokrasi (yang di dalamnya mengandung spirit persamaan hak, dan keadilan) telah menjadi pilihan di banyak negara bangsa (nation state) di Dunia Ketiga misalnya, namun, globalisasi yang antara lain ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, pada banyak hal telah melahirkan persoalan baru bagi perempuan. Di bidang media perempuan ternyata masih diposisikan sebagai objek untuk dieksploitasi oleh pemilik modal media, dan kekuasaan rezim. Gadis Arivia mengatakan, ”...representasi perempuan di media massa masih saja sangat bias gender.” (Gadis Arivia dalam Jurnal Perempuan: 1998, 1).
Debra H. Yatim mengulas persoalan media dan perempuan dengan antara lain mencoba mencari tahu sampai pada persoalan produksi berita yang kemudian, dari wacana yang dimunculkan sebuah berita atau artikel, ternyata memberi dampak pencitraan bagi perempuan. Yatim menulis:
”...kita perlu ingat bahwa seluruh hidangan media, baik itu berita maupun hiburan, diramu oleh sosok individu atau sekelompok orang pekerja media, yang harus melewati serangkaian proses pola bias dan tradisi yang dianut media tersebut, serta dikerjakan di bawah tekanan waktu, sumberdaya dan persaingan ketat. Apa yang diseleksi untuk disiarkan (dan juga apa yang tidak terseleksi), pola penyuntingannya, keputusan konstruksinya, serta hasil akhir penyajiannya – dan tidak kalah penting, oleh siapa rangkaian langkah itu dilakukan – kesemua ini ikut andil dalam membangun (dan juga membatasi) persepsi kita terhadap dunia tempat kita berpijak. (Debra Yatim, dalam Jurnal Perempuan...,3-5)..

Proses produksi sebuah berita dan wacana, adalah faktor penting terbentuknya opini dan citra publik terhadap apa yang sedang diberitakan dan diwacanakan. Dalam sebuah proses panjang pewacanaan di publik, perempuan ternyata selalu dianggap oleh media sebagai yang pasif atau bahkan objek pemberitaan. Untuk menjelaskan posisi sulit perempuan di media, Yatim kemudian mengatakan:
”...bahwasannya seluruh media dikuasai oleh kaum pria – dan pria yang kaya. Bagi tuan-tuan media media insentifnya yang terlalu besar membuat sajian hidangan yang dikeluarkan media pun dengan sistem yang paling menarik, kapitalisme dan patriarki.” (Yatim: 1998).

Persoalan lain yang menjadi sepaket dengan apa yang diidentifikasi oleh Yatim tadi adalah ketika media akhirnya menjadi alat untuk ”menjual” tubuh perempuan demi keuntungan pelaku bisnis media. Penampilan gambar-gambar setengah telanjang para model perempuan oleh media dalam iklan, foto, dan film pada banyak hal telah mencitrakan perempuan sebagai makhluk murahan dan rendah.
Bersamaan dengan itu, media juga agaknya lebih gampang menjadikan perempuan sebagai objek dalam sebuah pemberitaan ketimbang diperlakukan sebagai subjek. Yunidar Nur, menggambarkan kelakuan para sineas melalui sinetron-sinetron Indonesia yang sering menampilkan tokoh perempuan sebagai sosok yang bodoh, terkebelakang dan bloon sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Efek dari pengambaran seperti ini, menurut Nur, bahkan bisa melembagakan praktek kekerasan dalam masyarakat (Yunidar Nur: 2005)
Masalah-masalah yang saya identifikasi ini menarik untuk dikaji sebab di era globalisasi ini, media telah menjadi salah satu unsur penting peradaban. Bersamaan dengan itu ini juga dipicu oleh karena semakin menguatnya diskusi-diskusi tentang diskriminasi perempuan yang yang terjadi di hampir semua dimensi kehidupan. Sehingga, kajian ini dimaksudkan terutama untuk mendapatkan gambaran tentang diskriminasi oleh media terhadap perempuan, dan kemudian dari gambaran itu diharapkan akan diperoleh sebuah telaah atau analisa kritis keilmuan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang posisi perempuan dalam media.

Citra Perempuan dalam Media
A. Diskursus Hubungan Perempuan dan Media
Kajian tentang hubungan media dan perempuan telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun para penggiat feminis. Kesimpulan dari kebanyakan kajian itu, bahwa, media melalui bahasa dan wacana yang disebarluaskannya telah memberi dampak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ini disebabkan antara lain karena baik bahasa yang digunakan dan wacana yang diproduksi media masih bias gender. Yatim menyimpulkan empat hal sebagai faktor penyebab diskriminasi perempuan oleh media:
Pertama, media memiliki bias-bias yang inheren, dan tidak mungkin (atau tidak mau) bersikap objektif sepenuhnya dalam menyajikan panggung kehidupan.
Kedua, media dimiliki oleh sekelompok kecil orang, kebanyakan pria dan pria elit.
Ketiga, struktur penyelenggaran media tidak seimbang antara laki dan perempuan.
Keempat, isu perempuan karena dianggap tidak mewakili kepentingan elit kekuasaan, tidak mampu menembus ke dalam mainstream tidak dipandang sebagai unsur penting bagi kelangsungan masyarakat. Dan jangan lupa, ketikdaktembusannya itu bisa juga karena patriarki bisa dianut oleh siapapun, lelaki maupun perempuan. (Yatim: 1998, 13).

Bahasa yang digunakan media dianggap memainkan peranan yang penting lahirnya sebuah pencitraan negatif terhadap perempuan dalam media. Karlina Laksono Supelli berpendapat, pemilihan kosa kata dan penjalinannya dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam percakapan atau tulisan belum peka terhadap perempuan. Malah, bahasa mampu membentuk stereotip mengenai posisi dari status perempuan, atau bahkan menyisihkannya. ”Media massa besar dan terkenal sekalipun seringkali tidak mempunyai kepekaan itu.” (Karlina Laksono Supelli dalam Jurnal Perempuan...., 17).
Bahkan menurut Supelli, bahasa dapat dibebani dengan kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara yang tidak kita sadari, serta untuk menyelubungi kebenaran-kebenaran penting dengan memanfaatkan retorika. Dalam kajiannya itu, Supelli menegaskan bahwa bahasa bisa menjadi senjata terselubung yang dipergunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih untuk menekan dan membuat diam pihak yang tersubordinasi. ”Terselebung, karena pertama, jika dikaitkan dengan cara pemrolehannya, kekuasaan itu mendapat persetujuan dari pihak yang dikuasai.” (Suppeli: 1998, 18).
Karenanya, media, menurut Supelli, dapat menjadi penentu realitas apa yang bakal dominan. Media dapat mengatur bagaimana masyarakat harus memikirkan tentang suatu realitas. Makanya, tidaklah mengherankan jika kemudian media menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Dengan kata lain, media memiliki kuasa untuk menentukan opini atau pencitraan terhadap suatu objek. Dalam hal membicarakan perempuan, dari sinilah akar terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Sebab, ketika media hanya dikuasai oleh para kaum laki-laki, maka sudah tentu perspektif kaum laki-laki yang dominan dalam mengambarkan realitas dalam masyarakat.
Supelli menyimpulkan kenyataan ini dengan mengatakan:
Bahasa dan media menjadi dua kekuatan yang mengkonstruksi realitas, dan realitas itu adalah realitas menurut kepentingan pusat-pusat otoritas tertentu yang kemudian berjalin dengan kepentingan kebertahanan hidup media itu sendiri. (Suppeli: 1998, 25).

Ninuk Mardiana Pambudy dalam sebuah tulisannya yang mengulas tentang pencitraan media terhadap perempuan, mencoba memetahkan persoalan hubungan perempuan dan media ini antara lain dengan berangkat dari sejumlah hasil penelitian terhadap media di Indonesia. Misalnya, seperti yang ditulisnya, adalah hasil penelitian tahap awal Hak-hak Seksual dan Pemberdayaan Perempuan oleh Kartini Network di Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Jender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada tahun 2005. Yang diteliti adalah bagaimana media tersebut menggambarkan seksualitas perempuan, terutama dari kelompok marjinal, yaitu janda, pekerja seks komersial (PSK), dan lesbian (Ninuk Mardiana Pambudy : 2005).
Berdasarkan hasil penelitian itu disimpulkan bahwa:

Cara penyampaian media-media tersebut memang sangat berbeda. Artikel mengenai lesbian, misalnya, amat minim, bahkan pada koran kuning. Sedangkan tulisan yang terbanyak adalah mengenai janda, disusul dalam jumlah lebih sedikit adalah mengenai PSK. Majalah khusus laki-laki yang menempatkan diri pada posisi pembaca kelas menengah atas menggunakan bahasa yang diperhalus, meski konotasinya tetap negatif. (Ninuk Mardiana Pambudy : 2005).

Hasil penelitian itu menggambarkan betapa perempuan akhirnya harus menjadi korban diskriminasi pencitraan. Suara dan pengalaman perempuan sepertinya dibungkam oleh media. “Di media, perempuan lebih dimunculkan sebagai obyek seksual laki-laki yang berarti perempuan dikonstruksikan sebagai korban dan sebagai obyek yang dikasihani.” (Ninuk Mardiana Pambudy : 2005).
Produksi berita, yang di dalamnya melibatkan wartawan, proses penyuntingan, pengeditan dan penyeleksian oleh redaktur di kantor redaksi, adalah proses terjadinya wacana dan opini publik. Kode etik jurnalistik di manapun sebenarnya telah mengatur dengan jelas, bahwa seorang wartawan dalam melakukan kerja peliputan harus selalu bersikap netral dan indepeden. Media, di mana wartawan bekerja dan yang memproduksi lahirnya wacana dan opini publik juga diwajibkan untuk bebas nilai.
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dalam Bab I misalnya menyebutkan bahwa: “Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri serta integritas dalam arti jujur, adil, arif dan terpercaya.” (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat:, 2005, 204).
Selanjutnya soal cara pemberitaan disebutkan dalam Pasal 2: “Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukan fakta dan opini...” (Kusumaningrat dan Kusumaningrat: 2005, 307).
Jelasnya, secara moral etis, wartawan mestinya menjadi seseorang yang hanya memberitakan fakta, dengan kewajiban memperhatikan unsur keadilan, objektifitas dan kemanusiaan. Dengan adanya penegasan tidak boleh mencampuradukan fakta dan opini, maka yang dituntut pada seorang wartawan adalah profesionalisme, tak menjadikan kerja wartawan sebagai ungkapan perasaan atau untuk menyudutkan pihak lain.
Tapi dalam kenyataannya, selain terhadap objek pemberitaan lainnya, perempuan khususnya, ternyata mendapat posisi yang kurang beruntung dalam kerja jurnalistik media. Eriyanto dalam bukunya Analisis Wacana menelaah secara mendalam tentang wacana yang dihasilkan oleh media, yang ternyata sangat terbeban dengan ideologi, kekuasaan dan modal dari kelompok yang dominan dalam masyarakat. Dengan memakai pendekatan analisis wacana kritis, Eryanto kemudian menemukan bahwa: ”Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan.” (Eryanto: 2001, 7). Wacana yang dihasilkan oleh media dalam kerja jurnalistiknya, menurut, Eryanto dapat membuat masyarakat memandang suatu ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar. Wacana yang kemudian membentuk opini publik masyarakat, dapat membuat pembaca atau masyarakat terpengaruh dalam memandang suatu realitas.
Dalam menganalisis pemberitaan oleh media, menurut Eryanto pendekatan analisis wacana harus mempertimbangkan faktor konteks (latar, situasi, peristiwa dan kondisi), historis (ruang dan waktu penciptaan berita), kekuasaan (dari elit kepada rakyat atau dari laki-laki kepada perempuan) dan ideologi (paham, aliran pemikiran dari yang berkuasa atau pihak yang memegang otoritas). (Eryanto: 2001, 7). Unsur-unsur ini, sangat menentukan isi, maksud dan dampak sebuah wacana.
Pendekatan analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Menurut Eryanto pendekatan ini melihat bahwa:
Bahasa selalu memapankan kelompok dominan dan menggusur kelompok yang tidak dominan. Bahasa adalah isntrumen utama untuk memarjinalkan kelompok lain dan mengeluarkan mereka dari pembicaraan. (hal. 46).

Kenapa bisa begitu? Bahasa, sejatinya netral dan bebas nilai. Bahasa kemudian memiliki makna dan bernilai ketika subjek atau pebahasa menggunakan bahasa untuk suatu kepentingan dan tujuan. Kaum laki-laki, penguasa media, akhirnya terjebak untuk menjadikan bahasa sebagai ekspresi patriarkalnya. Sebagai contoh, berita mengenai perkosaan yang banyak diungkapkan adalah cerita mengenai proses perkosaannya, sementara informasi mengenai usaha paksa pelaku perkosaan tidak banyak ditampilkan. Dengan pola pemberitaan semacam itu, perempuan sebagai korban berada di pihak yang lemah, seakan perkosaan itu terjadi tanpa paksaan, tetapi dikehendaki oleh korban.

B. Analisa Kritis
Hubungan perempuan dan media, ternyata terjadi secara diskriminatif. Media, dengan kerja jurnalistiknya (peliputan, produksi, penyiaran dan penyebaran luasan berita yang mengandung pesan) yang kemudian menghasilkan wacana dan opini publik, adalah juga tindakan, dan proses yang terjadi secara ideologis. Hasil dari kerja media yang seperti itu adalah pemosisian perempuan sebagai objek yang dengan demikian menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan objek seksual.
Setidaknya dari sejumlah kajian dan diskursus tentang hubungan perempuan dan media, dapat dipetakan beberapa faktor penyebab diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik. Pertama, bahwa yang menguasai media adalah dominan kaum laki-laki. Penguasa media yang adalah laki-laki itu dipahami sebagai pihak yang memproduksi wacana yang kemudian membentuk opini atau pencitraan negatif terhadap perempuan. Kedua, bahasa yang digunakan oleh media, masih sangat bias gender dan belum menempatkan perempuan sebagai subjek berita. Padahal, bahasa adalah unsur penting dalam media. Ketiga, kekuasaan dan ideologi serta tekanan tuntutan akumulasi keuntungan dari pemilik media sangat mempengaruhi kurangnya profesionalisme wartawan/reporter lapangan dan redaktur di kantor redaksi dalam memproduksi berita.
Hasil dari sebuah proses jurnalistik oleh media yang sangat terbeban dengan beberapa faktor internal dan eksternal itu adalah diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik karena pencitraannya yang bias gender. Perempuan kemudian dicitrakan sebagai makhluk kelas kedua dalam masyarakat, sebagai objek seksual dan lemah dan bodoh makanya perlu dikasihani. Efek dari pengambaran seperti ini, seperti yang dikatakan Nur di atas, bahkan bisa melembagakan praktek kekerasan dalam masyarakat.
Budaya patriarki tenyata juga merasuki media dalam kerjanya menyebarluarkan pesan. Konstruksi yang dihasilkan media melalui pemberitaan dan wacana pada banyak hal menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Bahasa serta penggambaran media tentang perempuan yang bias gender memberi gambaran betapa media kita belum memberi ruang yang baik bagi perempuan untuk ditempatkan dalam posisi yang sama dengan laki-laki.
Media dengan model dan paradigma kerjanya yang masih bias gender sangatlah ampuh dalam menyebabkan diskriminasi perempuan di ruang publik sampai ke tingkat yang lebih kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Ini terjadi, ketika media akhirnya telah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Bukan tidak mungkin, kekerasan dalam rumah tangga, dalam masyarakat serta diskriminasi perempuan di tempat-tempat kerja adalah juga dampak dari pencitraan dan opini yang disebarluaskan media.


Catatan: Kata “Media” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat alat untuk menyebarluaskan informasi, misalnya TV, Koran, majalah, radio, internet, yang di dalamnya membawa pesan, informasi, wacana, dan ideologi untuk diketahui khalayak ramai.

Kepustakaan
Arivia, Gadis., 1998. “Catatan Redaksi”, dalam Jurnal Perempuan, edisi 06, Februari-April 1998. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Eryanto. 2001. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKIS

Kusumaningrat, Hikmat, dan Kusumaningrat, Purnama., Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: Rosda, 2005.

Nur, Yunidar., “Perempuan dan Media Potret Kekerasan dalam Masyarakat”, dalam http://www.radarsulteng.com, edisi Selasa, 16 Agustus 2005.

Pambudy, Ninuk Mardiana., ” Wajah Perempuan di Media Massa” dalam http://www2.kompas.com, edisi Sabtu, 01 Oktober 2005.

Stott, John., 1994. Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani, Penilaian Atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer, terj. G.M.A. Nainggolan. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.

Esei Denni Pinontoan: "Berminahasa dalam Kekinian".

Masih jelas dalam ingatanku tentang pernyataan dari seorang teman diskusi. Katanya, Minahasa dia pahami sebagai sesuatu yang dinamis, tidak kaku. Aku sangat setuju dengan pemikiran temanku itu. Minahasa sebagai sebuah entitas dan identitas, memang tidak kaku apalagi monolitik. Maksudnya, dalam membicarakan, menelaah atau bahkan memperjuangan Ke-Minahasa-an Minahasa, mestinya tidak hanya memutlakan satu perspektif atau paradigma. Ada banyak cara dan pemikiran. Dan, diskusi-diskusi yang bertemakan Minahasa di segala forum baik dunia nyata maupun dunia maya, tampak sekali keragaman perspektif dan pemaknaan terhadap Minahasa. Begitu juga perjalanan panjang bangsa ini dalam sejarahnya untuk terus “mengada”.

Ini kekayaan sekaligus kekuatan dalam memperjuangkan eksistensi Minahasa. Namun pemahaman itu mestinya diletakkan dalam konteks memahami Minahasa dari motivasi dan semangat dasarnya untuk memaknai dan memperjuangkan Minahasa sebagai sebuah sebuah peradaban yang besar tapi tidak kolonialis dan imprealis. Minahasa adalah sebuah organisme hidup, yang ketika membicarakannya maka penting juga memperhatikan karakternya yang dinamis, sama halnya dengan peradaban atau bangsa yang lain. Sebab, di dalamnya adalah manusia-manusia yang terus bergerak mencari makna hidup, nilai-nilai kebudayaan yang memang dikreasi dari kesadaran untuk merespon perubahan zaman, sistem politik dan ekonomi yang terus berubah dan sudah pasti adalah visi hidup yang jauh ke depan.

Memang, sebagaimana dalam tulisanku terdahulu: “Orang Muda Minahasa Bergerak: Catatan dari diskusi ‘Dari Mana dan Mau Kemana Gerakan Orang Muda Minahasa’, bahwa dalam kenyataannya, perspektif, paradigma dan kepentingan orang membicarakan atau memaknai Minahasa itu ada bermacam-macam. Setidaknya keragaman itu didasari dari titik berangkatnya, misalnya dari kepentingan studi (ilmu pengetahuan), kepentingan politik dan ekonomi atau dari kepentingan gerakan kultural/kebudayaan. Pendekatan-pendekatan ini tentu bermain dalam dinamikanya masing-masing, meski pada hal-hal tertentu tampak bahwa itu sebagai sebuah proses ber-Minahasa dari kepentingan kultural. Dalam kenyataannya, entah dimaknai sebagai objek atau subjek, yang jelas, sepertinya telah bangkit kesadaran untuk membicarakan Minahasa.

Dari situasi ini, maka penting untuk ditegaskan lagi adalah soal paradigma kontemporer kita memaknai Minahasa. Sebab, sebagai sebuah entitas dan identitas yang dinamis, maka yang kita lakukan sekarang untuk Minahasa tentu dalam kekiniannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana kita memaknai Minahasa sebagai subjek dalam konteks yang semakin cepat berubah ini? Apakah Minahasa yang kita bayangkan itu adalah Minahasa yang referensi utamanya adalah masa lalu yang terus berdialektika aktif dengan kekinian manusia-manusianya, sistem-sistem yang ada di dalamnya juga dengan situasi global yang mau tak mau harus kita pahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses keminahasaan hari ini? Atau Minahasa dalam konteks kekiniannya dengan pada beberapa hal menjadikan beberapa nilai Minahasa yang telah berproses panjang sebagai pijakan atau dasar motivasi dan semangat itu?

Minahasa hari ini tentu sedang berproses atau berdialektika dengan sejumlah nilai atau sistem (politik, ekonomi, sosial dan agama). Dari perspektif budaya, Minahasa juga sebenarnya tak terpisahkan dengan sistem-sistem dan nilai-nilai yang ada. Sebab, sebagai entitas dan identitas, budaya Minahasa telah menghasilkan berbagai sistem dan nilai dari dirinya dalam interaksinya dengan kebudayaan yang lain. Namun, Tou Minahasa sering suka bernostalgia, bahwa budaya Minahasa tempo doeloe katanya sangat kental dengan nilai-nilai egaliter dan demokrasi. Ini tentu merujuk pada sejarah masa lalu Minahasa. Tapi, apakah benar bahwa nilai-nilai itu masih dominan dalam masyarakat atau kebudayaan Minahasa kontemporer? Fakta, bahwa korupsi, diskriminasi terhadap kaum perempuan dan sikap eksklusif dan konservatif sedang juga menggejala dalam kesadaran ataupun ketidaksadaran dinamika Tou Minahasa hari ini.

Dalam pemaknaannya terkini, Minahasa yang berada dalam dialektika atau interaksi dengan berbagai macam sistem nilai dalam ruang global ini, memang perlu dimaknai sebagai bangsa yang memiliki karakter yang egaliter dan demokratis. Tapi, haruslah berhati-hati, jangan kemudian usaha itu hanya sampai di bernostalgia pada masa lalunya dan kemudian mengabaikan fakta yang ada hari ini. Nilai-nilai itu perlu diinterpretasi, dirasionalisasi dan direvitalisasi untuk menjadi dasar dan pijakan ber-Minahasa dalam konteks sekarang. Sebab, nilai keterbukaan Tou Minahasa tempo dulu, menurut kritik beberapa pendapat, justru sebagai penyebab sehingga beberapa nilai kebudayaan Minahasa tereduksi pada pragmatisme dan ketertundukkan pada imprealisme dan dominasi budaya luar.

Apa pentingnya interpretasi dan reviltalisasi itu? Bukankah energi kita hanya akan terbuang percuma pada kerja itu? Saya kira, kesederajatan dan keterbukaan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, perdamaian dan persamaan semakin penting dalam konteks kontemporer kita. Sebaliknya sikap konservatif dan eksklusif semakin tidak relevan dikembangkan, ketika bumi semakin kecil akibat globalisasi. Sebab, keyakinan saya, bahwa Minahasa kita akan mengalami sebuah lompatan yang jauh ketika spirit kesederajatan, keterbukaan serta penghargaan terhadap perbedaan menjadi dasar pijakan dalam berproses dan bereksistensi.

Nilai persamaan yang saya maksudkan dalam konteks Minahasa kontemporer, adalah pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan memberi tempat bagi siapapun dia untuk berkembang dengan tentu memperhatikan motivasi masing-masing orang. Sebab, dalam kesadaran inilah terjadi interaksi yang dinamis, kerelaan saling berbagi kemampuan, dan saling bermapalus dapat tercipta. Nilai persamaan menjamin sebuah proses berbagi atau bermapalus dalam suatu kesederajatan, dan menolak eksploitasi, diskriminasi dan penindasan. Nilai keterbukaan, memberi ruang yang lebih pada dialektika pemikiran dan aksi, serta nilai untuk saling memperkaya. Langkah awal untuk menuju ke sana adalah memahami Minahasa dari perspektif yang luas, yaitu pada sisi kemanusiaannya, bukan pada kategori-kategori bikinan kekuasaan (seperti penekanan pada pembedaan Suku, Agama dan Ras serta Golongan). Maka, dengan sendirinya tidaklah tepat meletakkan Minahasa pada kategori-kategori yang sifatnya mereduksi, seperti misalnya Minahasa sama dengan Kristen; Tou Minahasa hanya dari segi geneologis keturunan Toar-Lumimuut; Perempuan Minahasa lebih cantik dari yang lain; dan ada yang disebut kuliner Minahasa dan bukan (padahal namanya makanan tentu universal), dlsb. Hal ini berangkali sedikit aneh, tapi namanya pernyataan maka dia selalu terbuka untuk didiskusikan.

Dengan demikian, maka arah atau tujuan dari membicarakan, mendiskusikan, menelaah atau memperjuangkan Minahasa bukan terutama untuk memenangkan kategori-kategori yang relatif dan kadang bias itu menjadi sesuatu yang obsolut. Misalnya, dalam memperjuangkan kebesaran Minahasa tidaklah harus mengalahkan bangsa Jawa secara fisik atau apapun sifatnya, sebagai yang dianggap oleh kebanyakan kita telah mendominasi budaya Minahasa. Atau karena kita sangat terobsesi dengan keberhasilan perjuangan itu sampai mengabaikan fakta bahwa Minahasa hari ini di antara manusianya saling menjegal untuk merebut kadera-kadera di legislative atau eksekutif. Ini yang selalu diwanti oleh Sonny Mumbunan dalam diskusi-diskusi di Facebook, dan pemikirannya itu sangat sejalan dengan perspektif seseorang yang menamakan dirinya Martin Korengkeng (baca tulisan Martin Korengkeng berjudul “Tai Minya (etno) Nasionalisme Minahasa” dalam Jurnal Ngaasan Edisi III September 2005 atau klik di http://mawalediskusi.blogspot.com/). Pada beberapa hal saya sepakat dengan pendekatan Mumbunan dan Korengkeng itu, meski memang kita sering berbeda disoal menelusuri akar-akar persoalannya.

Usaha membuat Minahasa menjadi lebih baik dan berkembang, memang harus terus dilakukan. Sebab, selain usaha itu adalah sesuatu yang harus dilakukan karena proses berkembang adalah alamiah, namun pada beberapa hal ini tentu dipicu oleh beberapa fenomena yang dirasa memprihatinkan dan bahkan mengancam eksistensi Minahasa. Misalnya, kekhwatiran semakin hilangnya simbol dan nilai budaya Minahasa, posisi tawar politik dan ekonomi dengan pusat, dan lain-lain. Paling muda yang dilakukan oleh aktivis-aktivis gerakan Minahasa adalah memperhadapkan secara ekstrim antara cita-cita ideal Minahasa dengan factor-faktor yang dirasa sebagai penyebabnya, misalnya sentralisme pusat dan globalisasi ekonomi global. Adakah sebuah pemikiran dan aksi yang melampaui dikotomi itu? Ini butuh jawaban bersama.

Saya kira keluasaan dalam kita memaknai arti ber-Minahasa adalah juga makna utama dari apa yang bung Greenhill Weol tulis dalam catatannya: “(Orang) Minahasa Harus Merdeka” (Facebook, 06 Januari 2010). Bahwa, hal merdeka itu adalah soal membebaskan diri dari penindasan dan dominasi berpikir, dan juga usaha membebaskan dari dari segala kepentingan sesat dan sesaat. Menjadi bangsa yang berpijak pada keyakinan dan kebenaran nilai luhurnya. Dan, sudah saatnya kita kembali pada tanah kita, Minahasa. Dan, ini yang Fredy Wowor bilang bahwa “setiap generasi harus memilih”.

Kita harus memilih sikap dan pijakan gerakan. Namun, mestinya itu diletakkan dalam konteks bahwa kita memilih untuk tidak menjadi generasi yang terjajah, - dan juga bukan yang menjajah – tapi generasi yang bebas, bebas untuk memilih cara memperjuangkan nilai-nilai luhur Minahasa dan peradaban manusia pada umumnya. Karena visi kita adalah pembebasan dan pemerdekaan Tou dan bangsa Minahasa. Itulah, menurut saya fokus kita “berMinahasa”, dalam kekinian dengan kompleksitas persoalan yang kita hadapi.

Pojok Fakultas Teologi UKIT, 12 Januari 2010

Esei Rikson Karundeng: "Kisah Pembredelan Buku di Negeri Yang Bernama Indonesia".

Inilah kisah yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di negeri yang bernama Indonesia: Pelarangan/Pembredelan buku. Hehehe….Kita trus dapa inga tu kisah pembakaran buku yang dilakukan oleh NAZI……..

Sejarah pembredelan buku ternyata akan terus menjadi cerit bersambung dari setiap episode pemerintahan di negeri ini. Tidak jaman orde lama, orde baru, orde reformasi pun masih terus berlangsung. Barangkali cara dan modus pembredelan saja yang sedikit berbeda.

Di era orde lama dan orde baru, pemerintah secara terang-terangan melarang penerbitan sebuah buku yang dinilai bisa meresahkan masyarakat atau berbau SARA. Yang tragis, di era yang namanya reformasi pembredelan buku ternyata masih juga dijumpai. Walau aturannya agak longgar, buku memang bisa beredar, namun secara tiba-tiba buku menghilang dari rak-rak toko buku. Tentu saja kejadian ini banyak menimbulkan rumor dan spekulasi.

Kata sejumlah pengamat yang mengkritisi persoalan ini, yang unik dari kenyataan ini bahwa ternyata pemerintah sampai sekarang masih “trauma” atau sedikit “paranoid” pada setiap bentuk penerbitan buku yang berbau haluan kiri alias komunis. Apa saja yang ada nuansa komunis walau itu hanya berbentuk simbol atau gambar tak ada ampun, buku itu langsung dilarang beredar.

Ini seperti yang dialami dua orang penulis dari Yogyakarta, Rhoma Aria Dwi Yuliantri dan Muhidin M Dahlan. Kedua penulis itu terpaksa gigit jari akibat bukunya yang berjudul “Lekra Tak Membakar Buku”pada 2009 lalu dilarang beredar. Selidik punya selidik, buku itu dilarang karena di sampulnya terdapat gambar palu dan arit sebuah simbol partai komunis. Panulisnya sempat mencabut gambar tersebut dan menutupnya dengan sampul putih, sayang upaya itu tidak menolong.

Satu lagi buku yang dianggap bernuansa komunis adalah tulisan John Rossa yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan kudeta Suharto. Buku yang berdasarkan riset dan analisis insiden ini mengungkap kekacauan dan pembunuhan terhadap warga yang dituding sebagai anggota PKI. Menurut buku ini, orang-orang sipil yang melakukan pembantaian adalah orang yang terlatih dan mendapat perlindungan dari aparat. Tentu saja buku ini adalah sebuah hasil riset yang mencengangkan dan bisa menjadi tambahan koleksi buku-buku sejarah kita.

Selain “trauma” atau “paranoid” terhadap buku-buku yang bernuansa komunis ternyata pemerintah Indonesia juga sangat anti dengan buku-buku yang bertema separatis dan ajaran agama. Dari Papua dilaporkan buku-buku tulisan Socrates Sofyan Yoman dari tujuh yang diterbitkan, dua diantaranya dilarang beredar. Kedua buku yang dilarang itu adalah Suara Gereja Umat Tertindas :Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat harus Diakhiri dan Pemusnahan Etnis Melanesia : Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat.

Kedua buku itu secara implisit mengungkapkan pandangan, harapan serta kritikan kepada pemerintah Indonesia terhadap warga Papua.

Pelarangan terbit buku di era reformasi yang hampir mirip karya George Junus Aditjontro (Membongkar Gurita Cikeas) juga dialami Boni Hargens. Buku Boni yang berjudul “10 Dosa Politik SBY-JK” pernah tiba-tiba hilang di rak-rak toko buku. Setelah beberapa lama, buku itu tiba-tiba muncul, tetapi bersamaan dengan buku yang dianggap tandingannya. Banyak kalangan menilai cara seperti ini sama dengan pembredelan atau pelarangan buku walau dilakukan secara halus.Menurut Boni Hargens, dengan cara seperti ini tentu saja yang diuntungan adalah penulis, karena bukunya menjadi populer dan banyak dicari masyarakat. Sementara dari segi politis, menurutnya pemerintah rugi, karena banyak menimbulkan rumor dan spekulasi.

Pelarangan atau pembredelan penerbitan buku menurut beberapa kalangan adalah bentuk ketakutan atau kegamangan dari pemerintah itu sendiri yang seharusnya tidak perlu terjadi. Harusnya dengan buku bisa dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan kritik dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketakutan yang dianggap mengganggu ketertiban umum adalah suatu hal yang berlebihan. Bukankah masyarakat kita sudah semakin dewasa dalam hal menyikapi sesuatu ?



Berikut Siaran Pers Kejaksaan Agung tentang Pelarangan Peredaran Barang Cetakan Berupa 5 Buah Buku
Pelarangan Peredaran Barang Cetakan Berupa 5 Buah Buku

Menjawab pertanyaan wartawan terkait pelarangan peredaran buku / barang cetakan oleh Kejaksaan Agung, bersama ini disampaikan siaran pers sebagai berikut :

1. Berdasarkan Annual Report Kejaksaan Tahun 2009 yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung RI dan para Jaksa Agung Muda pada tanggal 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung telah mengumumkan pelarangan peredaran dan penggandaan barang cetakan berupa 5 (lima) buah buku, yaitu :
a. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jl. Pinang Ranti No.3 Jakarta, Hasta Mitra Jl. Duren Tiga Selatan No.36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.
b. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, Karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise Jl. Penggalang VIII No.38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.
c. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.
d. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta : Jl. Kayumanis VII No.40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.
e. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi (YKQS) Palu Jl. Jambu No.50 Palu Sulawesi Tengah di seluruh Indonesia.
2. 5 (lima) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut selain melarang peredaran dan penggandaan 5 (lima) buah buku tersebut juga mewajibkan kepada mereka yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan tersebut untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat, dan mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau Alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut dan pelanggaran terhadap Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 april 1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.
3. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Jaksa Agung tersebut, Jaksa Agung RI telah mengeluarkan 5 (lima) Instruksi Jaksa Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dan Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia untuk melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa 5 (lima) buah buku, yaitu :
a. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-002/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersri Setiawan, Penerbit Institu Sejarah Sosial Indonesia Jl. Pinang Ranti No.3 Jakarta, Penerbit Hasta Mitra Jl. Duren Tiga Selatan No.36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.
b. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-003/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerjemah Reza Enterprise Jl. Penggalang VIII No.38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.
c. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.
d. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-005/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta : Jl. Kayumanis VII No.40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.
e. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi (YKQS) Palu Jl. Jambu No.50 Palu Sulawesi Tengah, Percetakan Trisan Grafika Jakarta di seluruh wilayah Indonesia.
4. Kriteria pelarangan peredaran 5 (lima) buku tersebut didasarkan atas Pedoman/Tolok Ukur yaitu Mengganggu Ketertiban Umum. Pengertian Mengganggu Ketertiban Umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan Negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
5. Termasuk Mengganggu Ketertiban Umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisikan tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-luki

san yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau sekarang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS 19966, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
6. Terkait dengan Buku yang berjudul Membongkar Gurita Cikeas : Dibalik Skandal Bank Century, Karangan George Junus Aditjondro, Penerbit Galang Press, Kejaksaan Agung RI belum menentukan sikap karena Tim Interdep yang tergabung dalam “Clearing House” belum memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung RI, saat ini masih dilakukan penelusuran untuk dilakukan penelitian dan pengkajian atas buku tersebut.
Demikian Siaran Pers Puspenkum Kejaksaan RI untuk dipublikasikan.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

DIDIEK DARMANTO, SH.MH
JAKSA UTAMA MUDA
NIP. 195404291974011001

Esei Denni Pinontoan: "Politik Baliho Pilkada Sulut".

Baliho-baliho yang dirancang sebagai media kampanye bagi para calon kepada daerah di Sulawesi Utara ikut mewarnai perayaan Natal dan Tahun Baru yang baru lewat. Baliho-baliho tersebut berisi foto sang calon dan kalimat-kalimat iklan politik. Slogan-slogan kesejahteraan dirangkai dalam kalimat-kalimat yang memang menggoda publik. Agaknya, inilah momen tepat untuk berkampanye, mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di level kabupaten/kota dan provinsi akan dilaksanakan pada tahun 2010 ini. Selain baliho, media dan cara kampanye lainya juga semakin kreatif, misalnya dengan iming-iming beasiswa, bagi-bagi uang, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya.

Baliho sebagai salah satu media kampanye, rupanya menjadi pilihan terkini setelah daya kreasi dan perangkat pendukungya berkembang pesat seiring perkembangan alat-alat modern. Politik kita memang sedang dan sudah berada di era liberal dan komersial. Bahwa, masing-masing orang merasa memiliki hak dan kebebasannya untuk mencalonkan diri, dan mau tak mau persaingan ala dagangpun menjadi bagian dalam politik Pilkada daerah ini. Politik kini tak ubahnya seperti strategi pemasaran produk, yang membutuhkan strategi pemasaran yang jitu. Kampanye yang telah sangat mirip dengan iklan-iklan produkpun akhirnya menjadi sepaket dengan strategi politik masing-masing calon.

Menarik bila kita mengamati isi materi dari baliho-baliho politik tersebut. Secara garis besar yang bisa kita amati bahwa yang menjadi penting untuk ditonjolkan adalah gambar atau foto dari si calon. Seperti iklan produk, ini adalah gambar bentuk dari produk tersebut yang sejatinya harus ditampilkan semenarik mungkin, yang barangkali antara lain adalah untuk menyamarkan tampilan fisik sebenarnya dari si calon. Ahli design grafis sangat memegang peranan penting untuk hal ini. Berikut adalah kalimat-kalimat provokatif yang memang sengaja dirancang untuk menarik perhatian publik. Para pengkreasi kalimat ini agaknya kebanyakan jatuh pada pilihan menjadikan akronim nama calon untuk menyingkatkan slogan atau moto politik. Beberapa di antaranya, memang mencantumkan secara singkat visi dan misi politiknya. Dengan demikian, fenomena ini akhirnya sedang menggambarkan kepada kita betapa politik kita sudah sangat liberal dan komersil, dalam pengertian politik yang memakai mekanisme dan sistem dagang (pasar) yang penuh persaingan (siapa kuat dia dapat).

Sebenarnya, dengan demikian fenomena baliho-baliho politik ini sedang menyamarkan siapa sesungguhnya si calon dengan slogan-slogan dan foto-foto yang merupakan hasil rekayasa teknologi. Maka, maksud dari sistem ini adalah untuk membius dan menggiring publik pada mimpi-mimpi politik melalui baliho politik masing-masing calon. Artinya, media gambar dan permainan bahasa di baliho-baliho tersebut sedang bermaksud membuat rakyat tergoda pada janji-janji manis. Dan hal ini tak ubahnya iklan produk yang disaksikan melalui tv, papan-papan reklame atau juga baliho-baliho, yang memang dimaksudkan membangkitkan daya tarik calon pembeli untuk membeli produk tersebut.

Pada hal bahwa era liberal dan komersil sedang menggejala dalam ketidaksadaran dan kesadaran public, dan akhirnya politik juga harus mengambil cara dan bentuk seperti itu, fenomena baliho politik adalah sesuatu yang harus terjadi dan akhirnya menjadi wajar adanya. Suksesi dari dulu selalu mencari cara kreatif bagi yang terlibat di dalamnya untuk menampilkan diri dan menarik dukungan dari audiens. Maka, cara dan bentuk modern dari usaha menarik perhatian tersebut adalah melalui baliho politik. Namun, terkini mungkin kita harus menyoal terutama isi baliho-baliho tersebut.

Soal gambar atau foto calon, saya kira sudah jelas, bahwa memang adalah wajar jika gambar atau foto si calon harus dirancang dominan. Namanya saja untuk memperkenalkan diri. Namun, persoalan berikut adalah kalimat-kalimat atau slogan-slogan yang ditampilkan bersama-sama dengan foto atau gambar dalam baliho tersebut. Kebanyakan yang dapat kita amati bahwa kalimat-kalimat tersebut, selain memang bersifat sloganistik, namun juga pada umumnya memperlihatkan bahwa si calon selalu menempatkan diri sebagai subjek. Misalnya dengan penggunaan kata “saya berjanji…” atau “jika saya diberi kesempaatan, maka saya akan….”, atau juga “Bersama …(nama calon)….rakyat akan sejahtera…”

Jarang kalimat-kalimat yang sloganistik tersebut menjadikan rakyat sebagai subjek. Dalam pengertian bahwa si calon sebenarnya dalam kesadaran bahwa dia sebagai seorang manusia yang sama dengan publik dan mereka hanya berbeda pada kesempatan dan penguasaan di bidang tertentu dengan rakyat, bermaksud menjadikan rakyat sebagai fokus. Rakyat yang banyak itu, dalam slogan-slogan politik tersebut belum dilihat sebagai kekuatan yang massif dalam sebuah proses yang bernama pembangunan, dan dengan demikian rakyat mestinya dijadikan sebagai subjek proses tersebut. Fungsi kepala daerah sebenarnya lebih kepada fasilitator untuk memadukan keragaman potensi dan kekuatan yang ada pada rakyat yang banyak itu.

Maka, baik foto atau gambar calon di baliho-baliho yang “narsis” tersebut, maupun slogan-slogan politiknya sudah sangat jelas memperlihatkan kepada kita bahwa sentralisme kekuasaan yang nantinya akan melahirkan “raja’raja kecil” di daerah ini masih akan menjadi kenyataan dalam politik pemerintahan daerah kita. Rakyat, nantinya hanya akan dijadikan sebagai objek dalam perda, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di hampir semua dimensi kehidupan. Rakyat, untuk kesekian kalinya hanya akan menjadi penonton dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pemiskinanpun akan terus berlanjut ketika rakyat hanya dilibatkan dalam kampanye-kampanye dan pemungutan suara. Setelah semua itu usai rakyat akan kembali terasing di kebun, di sawah, di laut, di pabrik-pabrik tempat dia berusaha untuk bisa terus hidup. Sebab, kantor-kantor pemerintahan dan kantor dewan ditutup dengan tembok-tembok “narsisme” dan “sentralisme” politik, yang memisahkan kehidupan rill rakyat dengan persekongkolan politik para elit. Inilah hasil dari Politik Baliho atau Baliho Politik itu. Maka, jangan sekali-kali percaya dengan baliho-baliho politik tersebut!

Motoling, 3 Januari 2010

Esei Rikson Karundeng: "DOKTER ATAU TOKOH AGAMAKAH YANG LEBIH DEKAT PADA TUHAN?".

“Ini butul-butul gila, seorang uztad menggauli beberapa orang santrinya hingga ada yang hamil !” Teriak seorang ibu berkerudung yang sedang asik membaca sebuah surat kabar. Sontak sekian pasang mata yang ada di sekitar tempat menunggu bus, di terminal Tomohon, langsung tertuju padanya.
“Tadi malam lebe gila lei, dorang ada setunjung di televisi tu kerusuhan. Menurut berita, kerusuhan itu da jadi karena dipicu oleh pernyataan seorang tokoh agama yang kemudian memprovokasi mereka.” Jawab bapak yang duduk disampingnya, menyambung apa yang diungkapkan oleh ibu tadi.
Percakapan dari orang-orang yang kelihatan tidak saling mengenal itu, menjadi semakin seru ketika ada seorang bapak menyambung percakapan itu. “Mo jau-jau kwa, di jemaat patorang baru-baru ini ada pendeta pake doi yang dikumpulkan jemaat untuk membantu torang pe sudara-sudara yang tertimpa bencana.”
Topik yang dibicarakan oleh beberapa orang di terminal itu dapat saya simpulkan sebagai suatu kenyataan yang dapat kita saksikan dewasa ini. Terkejut, geram, bercampur rasa prihatin merupakan reaksi yang nampak dari mereka, ketika mendengar kejadian-kejadian itu. Mengapa reaksi seperti itu yang muncul dari mereka ? Karena yang ada di benak mereka, seorang tokoh agama adalah sosok “setengah malaikat” yang seharusnya jadi panutan dalam setiap sikap, tindakan dan tutur kata. Tetapi sungguh ironis, yang mereka saksikan justru seorang tokoh agama yang arogan, sadis, cabul, rakus dan berbagai prilaku amoral lainnya. Tindakan dari para tokoh agama seperti ini, mengundang banyak pertanyaan seperti: apakah ini ajaran yang diperintahkan agamanya untuk dilakukan, apakah prilaku seorang tokoh agama harus seperti ini, atau mereka memang tokoh agama yang tidak memahami maksud ajaran agamanya, atau mungkin jabatan sebagai tokoh agama itu hanya sebagai kedok belaka ?
Menurut kisah Franz Dahler dan Eka Budianta dalam buku Pijar Peradaban Manusia, di suatu daerah yang ada di Aljazair pernah tertimpa hama tikus yang membawa penyakit menular ke dalam rumah-rumah hingga mengakibatkan banyak orang meninggal. Ketika peristiwa ini terjadi, para tokoh agama seakan tidak begitu perduli, malahan mereka mempersalahkan orang-orang yang menderita dengan mengatakan bahwa penderitaan yang mereka alami adalah akibat kesalahan mereka sendiri.
Sikap dan tindakan dari para tokoh agama saat itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang ateis yang bernama Dr. Rieux. Dalam situasi seperti itu ia justru mengambil keputusan tidak melarikan diri dari kota malang ini dan menyumbangkan tenaga serta kepandaiannya untuk meyelamatkan sebanyak mungkin mereka yang mengalami penderitaan.
Franz Dahler juga mengisahkan tentang seorang dokter mata dari Yogyakarta, yang mengaku diri ateis, tetapi berjiwa sosial dan mengobati orang-orang miskin secara hampir gratis.
Kisah di atas merupakan suatu kenyataan yang semakin mengherankan kita. Seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempunyai ajaran agama yang boleh menjadi pedoman hidup baginya, justru melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Tetapi para tokoh agama yang percaya pada Tuhan dan memiliki pedoman hidup sebagai umat Tuhan, melakukan tindakan-tindakan amoral yang sedikitpun tidak tercatat dalam pedoman hidup yang diberikan Tuhan bagi mereka. Jika demikian, menurut kita siapakah yang lebih dekat pada Tuhan, para tokoh agama atau dokter yang ateis itu ?
Sikap-sikap yang tidak baik dari para tokoh agama ini akan sangat mempengaruhi kehidupan umat mereka. Mungkin tidak semua tokoh agama yang mempunyai perilaku seperti itu, tetapi ibarat pepatah, nila setitik akan dapat merusak susu sebelanga.
Kehidupan seorang tokoh agama sama seperti seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Semua tindakan kepala keluarga itu pasti akan mempengaruhi sikap hidup anggota keluarga yang lain. Artinya, jika ia bersikap sebagai kepala keluarga yang baik, mampu mengayomi dan memberi teladan yang baik, maka tidak mengherankan jika anggota keluarganya bersikap sama. Tetapi jika Perilakunya kurang baik, maka tidak heran juga jika anggota keluarganya pun demikian. ”Bapak aja bisa, kenapa gue tidak !”
Reaksi orang-orang di terminal tadi yang geram dan kecewa akan prilaku para tokoh agama, sesungguhnya mewakili sikap masyarakat pada umumnya yang geram dan kecewa akan prilaku amoral seperti itu. Dan keprihatinan mereka merupakan keperihatinan masyarakat pada umumnya akan kemerosotan moral para tokoh agama saat ini.

Esei Reza Inkiriwang: "Peristiwa Perang Tondano 1809 diabadikan di salah satu museum di Jakarta namun nama pejuangnya diabaikan".

Bagi sebagaian besar warga Kawanua mungkin tidak banyak yang pernah mendengar Museum Keprajuritan. Museum ini terletak dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah dan merupakan salah satu museum sejarah militer Indonesia yang dikelola oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. Walaupun demikian dalam museum tersebut justru merekam satu peristiwa heroik yang terjadi di Minahasa yaitu Perang Tondano 1809 dalam bentuk satu diorama sebagaimana sebagian besar yang ditampilkan dalam museum tersebut. Museum yang berbentuk benteng tersebut banyak merekam peristiwa heroik dari sebagian besar pahlawan nasional Indonesia melawan penjajah kolonial atau ketangguhan Nusantara dalam menghadapi ancaman dari luar mulai dari abad ke tujuh sampai ke abad ke sembilan belas. Kalau anda berkunjung ke museum tersebut anda akan melihat beberapa diorama yang dibuat berdasarkan urutan kronologis peristiwa. Pada diorama awal anda akan terlihat diorama yang menggambarkan angkatan laut Sriwijaya yang mengawal kapal dagang dari Cina, India, Champa dari serangan perompak di selat Malaka pada abad ketujuh kemudian selanjutnya ada diorama mengenai Fatahillah yang menghadang armada Portugis di teluk Jakarta pada tahun 1527 yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Jakarta kemudian ada juga mengenai Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang menghajar kapal-kapal Belanda di teluk Banten kemudian ada juga yang melukiskan perlawanan Sultan Hasanuddin di Benteng Somba Opu pada tahun 1669 dan seterusnya. Pada museum tersebut selain diorama terdapat juga relief-relief yang berada pada setiap sisi dinding dari museum yang melukiskan perjuangan melawan penjajah diantaranya adalah relief perang Diponegoro dan perang Padri pimpinan Imam Bonjol dan juga relief Raden Wijaya dalam menghadang serangan Mongol/Cina yang merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Diorama Perang Tondano 1809 berada di dalam museum dan terletak persis di sebelah kiri diorama Perang Maluku 1817 pimpinan Pattimura. Secara ringkas diorama di lukiskan dengan latar belakang danau Tondano dengan pegunungan di belakang dan juga terdapat miniatur dari bentang Moraya di sebelah kiri dan di sebalah kananya adalah boneka-boneka kecil dari tentara Belanda dan para waraney dan walak Minahasa yang sedang berperang di rawa-rawa Danau Tondano. Perang ini dipimpin oleh Sarapung dan Korengkeng yang patungnya dapat dilihat di salah satu sudut jalan di Tondano sekarang ini. Kalau kita perhatikan secara seksama dengan diabadikannya Perang Tondano ke dalam satu museum perjuangan heroik Indonesia itu berarti peristiwa tersebut adalah salah satu yang terpenting dalam sejarah pejuangan bangsa Indonesia. Apalagi diabadikannya di dalam ruangan utama museum tersebut. Dibandingkan dengan Pengeran Diponegoro dan Imam Bonjol yang justru diabadikannya dalam relief di luar museum. Dengan sendirinya nama Sarapung dan Korengkeng sudah dianggap setara dengan Fatahillah, Hasanuddin, Diponegoro, Imam Bonjol Pattimura dll yang nota bena sudah menjadi pahlawan nasional atau namanya menjadi terhormat sehingga diabadikan pada nama sebuah jalan atau institusi. Namun sangat disayangkan sekali nama Sarapung dan Korengkeng serta jasa-jasanya dibiarkan begitu saja. Jangankan diabadikan sebagai nama jalan jadi pahlawan nasional pun sampai hari ini tidak pernah. Padahal perjuangan Sarapung dan Korengkeng sudah lebih dulu dimulai daripada perang Diponegoro(1825), Imam Bonjol(1821), Mahmud Badaruddin (1819) bahkan Teuku Umar sekalipun (1873/dalam relief). Namun nama-nama mereka justru telah menjadi pahlawan nasional. Raden Inten II yang menjadi satu-satunya pahlawan nasional asal Lampung baru memimpin perlawanan empat puluh tahun sesudah Sarapung dan Korengkeng yaitu pada sekitar tahun 1850an. Peristiwa perjuangannya juga diabadikan dalam relief pada museum tersebut. Namun namanya sudah diabadikan pada sebuah nama jalan utama yeng menghubungkan antara Bekasi dan Jakarta. Sarapung dan Korengkeng tidak hanya sendiri yang mengalami nasib yang serupa. Sebut saja BW Lapian dan Ch Ch Taulu. Nama yang kita kenal sebagai tokoh utama dalam Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Yang mana peristiwa tersebut telah di tulis di banyak buku sejarah nasional Indonesia. Namun apakah mereka telah menjadi pahlawan nasional? Jawabannya tidak. Padahal jasad mereka telah dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tidak itu saja. Satu lagi museum sejarah militer Indonesia yang bernama Satria Mandala di Jakarta juga telah mengabadikan peristiwa perjuangan mereka juga dalam bentuk diorama. Tokoh-tokoh kaliber asal Minahasa yang bergerak di bidang politik dan diplomasi di masa awal kemerdekaan Indonesia seperti AA Maramis, LN Palar, A Monunutu juga tidak berbeda nasibnya. Sedangkan rekan-rekan seperjuangan mereka dulu sudah banyak yang bergelar pahlawan nasional atau paling tidak namanya mendapatkan penghormatan tertinggi. Gelar pahlawan nasional memang tidak sepenuhnya diberikan langsung oleh pemerintah. Banyak kali malah lewat proses pengajuan lebih dulu. Namun pada kenyataannya sejak dari dulu sampai sekarang orang-orang Minahasa mulai dari orang-orang penting sampai pada kalangan bawah tidak satupun yang berusaha dan berjuang segenap hati agar tokoh-tokoh Minahasa tersebut layak menjadi pahlawan nasional. Kita sering mengangkat nama-nama mereka di dalam lingkup forum atau media komunitas Kawanua namun tidak ada usaha yang serius untuk mengangkat nama mereka di tingkat lebih besar lagi dalam hal ini skala nasional. Bayangkan kalau kita sejak dulu dengan sungguh-sungguh sudah berjuang mengangkat nama mereka di tingkat nasional maka Sulwesi Utara paling tidak sudah memiliki tiga belas pahlawan nasional(kalau mau dimasukan satu lagi tokoh militer Let Kol Lembong). Jumlah ini sudah melampaui jumlah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatra Utara, Bali, dan Jakarta(Betawi) sekalipun. Berkaca dari fakta yang saya tuliskan disini maka menentukan arah sikap kita adalah yang terutama. Membiarkan nama-nama mereka tetap terkubur adalah sama saja mengubur diri kita sendiri sebagai orang Minahasa. Tetapi mengangkat nama dan jasa mereka ke permukaan hingga diakui dan dihormati secara nasional itu artinya kita sedang membuat api yang besar yang bercahaya yang tidak saja menerangi tanah Toar Lumimuut dan orang-orangnya tetapi seluruh negeri Indonesia termasuk bangsanya. Tidak ada kata terlambat selama keinginan, pikiran dan kerja ada pada kita setiap saat.


Tulisan ini dipersembahkan khusus dalam rangka memperingati hari jadi Propinsi Sulawesi Utara ke 35.

Esei Andre GB: "SEJARAH DAN KRONOLOGIS SENGKETA TANAH DI KAMPUNG TIDORE".

kita sudah beri mereka
ribuan jengkal tanah kita
demi mimpi hari nanti
tangis luka akan pergi

tapi mereka berdusta
dan lagi minta memaksa
sedepa tanah kita
untuk ego penguasa

tak mungkin kita tunduk
karena rumah kita kan ambruk
kita butuh tanah ini
untuk hidup dan bila esok mati

maka benar kita berbondong
berarak di jalan teriak penolakan
sebab tak mungkin ada yang menolong
selain kita sendiri yang melawan!
(Tanah Ini Kita Yang Punya, Andre GB)

Kampung Tidore adalah sebuah kelurahan di pesisir pelabuhan kapal penumpang Tahuna. Termasuk daerah kecamatan Tahuna Timur dan merupakan bagian kecil dari Tahuna yang adalah ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe di propinsi Sulawesi Utara. Mayoritas mata pencaharian penduduk di sini adalah nelayan (90%). Luas wilayah kampung nelayan ini 39,86 hektare dan memanjang sekitar 1 (satu) kilometer di bibir pantai. Sebelah barat kampung ini langsung menghadap laut, sebelah utara dengan kelurahan Dumuhung, sebelah selatan dengan kelurahan Tapuang, sedang sebelah timur dengan kelurahan Tona. Kampung ini juga sering disebut Kampung Islam karena mayoritas penduduknya (90%) memeluk agama Islam. Penduduk di sini adalah para pendatang dari Makassar, Bugis, Arab, Maluku dan China yang mulai menetap di sini sejak tahun awal tahun 1900-an.

Dalam catatan sejarah, pada tahun 1883 nama awal kampung ini adalah Marapeta yang artinya Kampung Timbul Tenggelam. Disebut seperti ini karena jika tiba masa air pasang, maka sebagian besar pekarangan akan tergenang air. Pada masa ini masih banyak pohon bakau yang tumbuh di pesisir pantai. Nama Tidore sendiri berawal dari penyebaran Islam di pulau Sangihe bagian Timur, tepatnya di desa Petta, kecamatan Tabukan Utara yang dibawa oleh seorang yang berasal dari Maluku bagian utara bernama Syamsuddin. Meski sebenarnya, Syamsuddin berasal dari Sumatera yang kemudian menyebarkan Islam hingga ke Tidore dan kemudian menikah dengan seorang perempuan setempat. Ini yang membuat banyak orang menganggap Syamsuddin seorang Tidore.
Penyebaran agama Islam oleh Syamsuddin akhirnya menyentuh Sangihe. Awalnya mereka memulai dari Petta hingga ke sekitar. Pada masa ini VOC telah menjadi kekuatan ekonomi dan berhasil menanamkan pengaruh politiknya hingga ke dalam kerajaan-kerajaan di pulau Sangihe. Benturan demi benturan antara Syamsuddin dan VOC tidak dapat dihindari sehingga membuat Syamsuddin bersama pengikutnya harus menyingkir dari Petta dan memilih pesisir pantai Dumuhung di Tahuna sebagai tempat tinggal. Keturunan Syamsuddin dan para pengikutnya yang kemudian berbaur dengan penduduk lokal adalah nenek moyang masyarakat Kampung Tidore. Nama ini mulai digunakan sejak tahun 1903 untuk membedakan dengan pemukiman sekitar.

Pada pertengahan tahun 2003, Makaminan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan rencana untuk mendirikan talud (pagar beton) di sepanjang pesisir pantai Dumuhung untuk menjadi penahan ombak. Pada musim penghujan yang disertai angin kencang, kawasan ini memang rentan dengan terjangan ombak. Apalagi memang rumah-rumah penduduk yang dibangun tak terlalu jauh dari pesisir pantai. Sosialisasi dilakukan pemerintah kepada masyarakat di pesisir pantai Dumuhung agar mendukung rencana ini. Percaya bahwa talud akan memberi banyak manfaat bagi mereka, masyarakat Kampung Tidore yang berada di pesisir pantai Dumuhung ikut terlibat aktif dalam pembangunannya. Bupati Makaminan sendiri meninggal dalam masa pengabdiannya dan digantikan oleh Drs. Winsulangi Salindeho yang sebelumnya adalah wakil bupati.

Awal tahun 2007, Bupati Salindeho mengeluarkan kebijakan pembangunan ruas jalan lingkar pantai (boulevard) di sepanjang pesisir pantai Dumuhung yang sebelumnya telah didirikan talud. Boulevard yang menyambungkan batas talud dengan batas rumah-rumah warga dengan lebar lebih dari 25 meter ini mendesak pemukiman masyarakat Kampung Tidore hingga benar-benar berbatas langsung dengan jalan raya lingkar pesisir pantai ini. Pembangunan ini sendiri sempat menjadi ajang untuk kampanye bagi Bupati Salindeho yang mencalonkan diri lagi di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2008 untuk mendapatkan suara dari pemilih yang berada di Kampung Tidore.

Drs. Winsulangi Salindeho memang terpilih lagi sebagai bupati kepulauan Sangihe dan pembangunan boulevard dilanjutkan meski sangat lamban. Boulevard ini hingga kini masih terus dikerjakan. Pengerjaan ini masih meliputi pembangunan saluran air (gorong-gorong) dan pengerasan jalan. Material jalan sudah berada di badan jalan, namun belum terlihat adanya tanda-tanda menuju pengaspalan. Hingga kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2009, mulai ada penyelewengan dengan pemancangan patok-patok baru sejauh 8 (delapan) meter merangsek ke daerah mukim warga. Seluruh patok-patok ini memakan hampir separuh rumah-rumah warga yang sudah berbatas jalan.
Beberapa warga kemudian menemui lurah Kampung Tidore untuk meminta penjelasan tentang keberadaan patok-patok tersebut. Tak ada penjelasan yang memuaskan karena Lurah sendiri merasa tidak tahu menahu tentang patok-patok tersebut. Ketika meminta penjelasan kepada para pekerja pembangunan boulevard, tak juga mampu memberikan informasih yang memuaskan. Akhirnya, Lurah Kampung Tidore berusaha untuk mencari tahu tentang asal muasal dan tujuan pemasangan patok-patok baru tersebut.

Pada malam tanggal 2 November 2009, diadakan rapat antara penduduk Kampung Tidore (khususnya para pemilik rumah yang dilewati patok) dengan pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah daerah memberikan konfirmasi bahwa permintaan pembebasan lahan warga sejauh 8 (delapan) meter adalah untuk menunjang pembangunan Rute Jalur Hijau (RTH) di kawasan jalan lingkar ini. Pemerintah daerah sendiri menawarkan ganti rugi hanya untuk tanah yang akan di lewati patok. Sedangkan bangunan yang berdiri di atasnya tidak akan diganti rugi dengan alasan minimnya biaya. Pertemuan ini berakhir tegang karena warga menolak dengan tegas permintaan pemerintah kabupaten untuk pembebasan tanah sebesar 8 (delapan) meter tersebut. Beberapa warga juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak ingin mengganti rugi kerugian bangunan di atas lahan yang akan digusur. Keadaan sempat memanas sehingga membuat pihak kepolisian menurunkan personilnya untuk berjaga-jaga agar kondisi tetap aman.

Keesokan pagi (3 November 2009), warga lalu berinisiatif untuk melakukan sebuah gerakan perlawanan penolakan terhadap pembebasan lahan untuk Rute Jalan Hijau (RTH) ini. Beberapa orang warga kemudian segera ditugaskan untuk menghubungi sekaligus mengajak warga masyarakat yang lain untuk bersama-sama melakukan demonstrasi ke gedung legislatif kabupaten hari itu juga. Tak lama kemudian, warga berkumpul dan melakukan aksi longmarchnya dengan mengambil start dari kantor kelurahan Kampung Tidore di bawah pimpinan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Tidore.

Demonstrasi ini berhasil memaksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Sangihe untuk menemui massa dan melakukan dialog membahas persoalan ini. Namun jawaban diplomatis ala legislatif tak memuaskan warga yang semakin khawatir bahwa penggusuran akan tetap terjadi sepanjang patok-patok tersebut masih berdiri. Tertangkap kesan bahwa ada upaya saling melempar tanggung jawab antar berbagai pihak dan instansi yang berwenang dan punya andil dalam persoalan ini. Tak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh anggota DPRD, warga memilih kembali pulang ke rumah kemudian mengambil keputusan untuk segera menghancurkan patok-patok penanda perluasan lahan.
Sekarang, warga kelurahan Kampung Tidore tetap bersikeras untuk tak lagi memberikan tanahnya meski sejengkal. Diskusi dan pertemuan sering di gagas untuk membicarakan persoalan ini. Advokasi kasus dan pendampingan dilakukan oleh Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI). Sementara itu di tingkatan pemerintah daerah pembicaraan mengenai persoalan ini masih terus dibahas. Belum ada kejelasan tentang akhir sengketa ini.

Esei Denni Pinontoan: "Orang Muda Minahasa Bergerak (Catatan dari diskusi “Dari Mana dan Mau Kemana Gerakan Orang Muda Minahasa”).

Kamis, 17 Desember 2009, bertepatan dengan HUT saya, teman-teman Mawale Cultural Center, dan juga beberapa kelompok jaringannya berkumpul di rumah tempat saya dan keluarga tinggal (bukan rumah milik pribadi, melainkan fasilitas fakultas). Teman-teman yang hadir tidak terlalu banyak, tapi diskusinya fokus dan menarik. Dan, seperti biasa, sebagai juru foto dalam diskusi ini adalah Bodewyn Talumewo. Sementara Sylvester Ompi Setlight mengikuti dengan seksama proses diskusi tersebut. Topik diskusi kami di sore hingga malam itu adalah “Dari Mana dan Mau Kemana Gerakan Muda Minahasa”? Saya bilang di awal diskusi, memilih topik ini bukan berarti kita baru akan menggagas sebuah gerakan, namun katakanlah topik ini sebagai refleksi jelang akhir tahun kita atas apa yang telah dibuat oleh Mawale Cultural Center dengan jaringan-jaringannya.

Diskusi dimulai dengan pernyataan menarik dari Ivan Kaunang, yang sekarang ini sedang menyelesaikan S3nya di Udayana, Bali. Dia menyoal tentang penggunaan kata “muda” atau “orang muda” dalam gerakan ini. “Ini sangat dikotomis, tidak mencirikan posmo. Padahal melakukan kerja budaya tidak boleh dikotomis”, kata lelaki yang biasa kami sapa mner Ivan ini.

Rikson Karundeng, menanggapi pernyataan mner Ivan tersebut. Katanya, misalnya mengapa Gerakan Minahasa Muda (GMM) menggunakan kata “muda”, ini karena ada suatu masa di Kab. Minahasa terjadi kelesuan dalam gerakan kebudayaan. Nah, yang kebetulan muncul waktu itu, kata dia adalah pemikiran dari beberapa orang muda untuk melakukan sesuatu dalam kebudayaan Minahasa. Maka lahirlah GMM. Artinya, orang-orang muda yang peduli dengan kebudayaan Minahasa dalam kekiniannya berusaha mencari cara dan melakukan usaha untuk kemajuan cara pikir dan bertindak dengan basis kultur Minahasa menghadapi beberapa tantangan dan peluang.

Saya memberi tanggapan dengan mengatakan, bahwa kata ‘muda’ atau ‘orang muda’ ini sebenarnya tidak terutama menunjuk pada segi usia, namun lebih menunjuk pada semangat atau spirit berpikir dan beraksi. Orang-orang yang sudah tidak masuk dalam kategori orang muda dari segi usiapun, kata saya, bisa menjadi bagian dalam gerakan ini. Tapi, menurut saya bahwa, misalnya dari beberapa kesempatan berdiskusi dengan para tua-tua ini, yang tampak adalah pemikiran-pemikiran mereka yang cenderung tidak mengikuti zaman. “Mereka, memang tidak semua, cenderung lebih banyak bernostalgia dengan masa lalu. Bahkan, kecenderungan untuk seolah-olah melimpahkan tanggung jawab terhadap usaha memajukan Minahasa sering muncul dalam ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan mereka. Dan, di sini orang muda cenderung dilihat sebagai objek,” kata saya.

Fredy Wowor kemudian angkat bicara dengan mengungkap diskusi di waktu lalu mengenai topik “tua” dan “muda” ini. Menurut dia, hal ini memang pernah menjadi topik diskusi menarik. Dalam diskusi di waktu itu, kata Fredy, akhirnya disimpulkan bahwa kata “muda” ini memang tidak terutama menunjuk pada segi usia, melainkan lebih ke spirit dan dinamisasi gerakan serta pemikiran. “Tapi, memang sebagai sebuah gerakan budaya, kita orang muda harus mengambil garis pilihan. Bukan karena kita tidak menghormati lagi peran orang-orang tua, tapi bahwa inilah kita yang mengambil pilihan garis gerakan dengan memakai pendekatan yang progresif, bersifat kebaruan dan dinamis,” kata dosen sastra ini.

Greenhill Weol mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan gerakan muda ini lebih menunjuk pada sebuah usaha dan aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran muda, baru dan mungkin memiliki pendekatan dan cara padang yang berbeda dengan ‘tua-tua’ tersebut. Tapi, katanya, ini bukan bermaksud untuk membuat “pembedaan”. “Perbedaan”, ya, jelas dan itu wajar-wajar saja. “Menariknya, yang khas pa torang meski kita terlibat debat atau beda pendapat dengan kaum tua misalnya, tapi selalu diakhiri dengan pendekatan kultur,” kata Green “Gondrong” Weol.

Saul Ering, pendiri Teater Roda di Manado memberi penekanan soal semangat atau “roh” muda atau orang muda dalam gerakan kultural Minahasa. Artinya, yang dimaksud dengan gerakan orang muda Minahasa menunjuk pada adanya pemikiran dan aksi yang dilakukan oleh orang-orang muda atau yang berpikiran muda. “Jadi, mungkin yang lebih tepat kita menyebut gerakan ini sebagai gerakan orang-orang muda Minahasa. Roh atau semangat orang-orang muda yang melakukan gerakan itu,” kata alumni Fakultas Teologi UKIT ini.

Satu pertanyaan menarik diungkap oleh Jack Wullur, dari Komunitas Kreatif ’06, Fakultas Teologi UKIT yang hadir bersama dua rekannya, Eka Egeten dan Rivo Gosal. Dia bertanya tentang siapa sebenarnya yang disebut tou Minahasa itu. Ini kemudian memunculkan respon yang menarik pula. Diskusi pun semakin hangat. Dari beberapa orang yang menanggpi pertanyaan Jack itu kebanyakan sampai pada titik yang sama, bahwa yang disebut tou Minahasa itu bisa dilihat dari segi geneologis, dan kemudian dari segi ikatan sosial, politik dan ekonomi dengan tanah Minahasa. “Dasarnya adalah komitmen. Jadi siapapun dia yang hidup dan mati di tanah ini yang mendasari gerakhidupnya pada komitmen pada Tanah Minahasa, maka dialah Tou Minahasa,” begitu kesimpulannya.

Keragaman Corak dan Paradigma Berminahasa
(Beberapa pokok pikiran saya yang tidak tertuang dalam diskusi itu)
Di tahun 2009 ini, saya mengamati secara umum ada semacam gairah baru bagi kaum muda Minahasa dalam memberi sikap dan pemikiran serta aksi yang berbasis budaya Minahasa terhadap beberapa persoalan dalam konteks kekiniannya. Kaum muda Minahasa yang saya maksudkan tentu tidak semua. Namun, dari sekelompok orang muda Minahasa yang bergerak melalui gerakan dan pemikiran ini, sebagai orang muda, saya melihat ada semacam semangat untuk memberi perhatian terhadap kebudayaan Minahasa. Hal tersebut tampak dari gerakannya, baik itu dalam bentuk diskusi, seminar atau sejenisnya yang mengangkat tema “ke-Minahasa-an” di Facebook, di acara-acara yang melibatkan banyak orang, publikasi tulisan, dan kegiatan-kegiatan seni dan sastra. Terakhir yang saya rekam adalah usaha memaknai Natal Yesus Kristus dalam konteks Minahasa, seperti yang dilakukan oleh Mawale Cultural Center (MCC), Gerakan Minahasa Muda (GMM) dan Pinawetengan Muda di Watu Pinawetengan pada tanggal 9 Desember lalu.

Berdasarkan pengamatan saya, yang mungkin subjektif, dari berbagai macam bentuk gerakan dan pemikiran yang terlihat dipublik, tampak ada paling kurang tiga pendekatan ketika membicarakan Minahasa. Pertama, memahami Minahasa sebagai bagian yang tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga kepedulian terhadap persoalan kebudayaan Minahasa selalu berusaha diletakkan dalam konteks Indonesia. Kadang pendekatan ini rawan menjebakkan orang-orang muda Minahasa pada usaha mempolitisir dan mengkomersialisasikan budaya Minahasa. Atau hanya membuat gerakan itu berjalan di tempat karena tidak kritis dalam memahami apa yang sudah mapan, sudah begitu adanya. Tapi, saya kira pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin nasionalisme orde baru dengan penyeragamannya dan juga usaha politik negara mensubordinasi Minahasa sebagai sebuah bangsa dalam komunitas politik besar yaitu negara. Tapi dari beberapa diskusi dengan teman yang saya identifikasi masuk dalam pendekatan ini, bahwa alasanya lebih kepada bahwa Minahasa, secara histories adalah bagian dari sejarah pergerakan Indonesia. Makanya, adalah suatu keharusan untuk membicarakan Minahasa dalam konteks ke-Indonesia-an.

Kedua, orang-orang yang memahami Minahasa sebagai sebuah suku bangsa yang identik dengan Kekristenan, sehingga ketika mendiskusikan masalah-masalah Minahasa selalu diletakkan pada pada nilai-nilai kekristenan, yang denganya maka ketika berbicara fenomena tentang berbagai hal yang memprihatinkan di Minahasa jawabanya ada pada iman Kristen. Bahkan ada kecenderungan untuk menyamakan begitu saja antara kekristenan sebagai agama dengan ke-Minahasa-an sebagai bangsa secara kultur. Sejarah penginjilan atau kristenisasi di Tanah Minahasa yang bersamaan dengan kolonialisme ternyata pada banyak hal telah membentuk pemikiran dan sikap bagi orang-orang Minahasa untuk menyimpulkan bahwa eksistensi Minahasa kontemporer sebagai bagian yang tidak terlepas dari proses perkembangan agama Kristen di tanah ini. Padahal, pada banyak hal gereja-gereja Kristen di Minahasa belum berhasil melakukan kontekstualisasi teologi dan praktek kekristenannya dengan kebudayaan Minahasa.

Ketiga, memahami Minahasa sebagai bangsa yang entitas dan identitasnya tidak identik dengan Indonesia dan Kekristenan. Bahwa, berdasar pada catatan sejarah, Minahasa adalah bangsa yang di dalamnya terdiri dari suku-suku. Sehingga, usaha menjawab keprihatinan terhadap berbagai persoalan Minahasa hari ini tidak kemudian diletakkan dalam konteks NKRI dan kekristenan, malah justru secara kritis mencari akar-akar persoalan itu dari dominasi NKRI dan juga persoalan belum tuntasnya gereja-gereja membumikan teologinya dalam konteks Minahasa.

Orang-orang ini memahami Minahasa sebagai organisme hidup, yang dinamis dan selalu mengambil pilihan pada zamannya. Ciri dari orang-orang yang memahami Minahasa seperti ini adalah secara kritis tidak menyamakan begitu saja antara yang disebut Minahasa sebagai entitas dan identitas kultur dengan kekristenan sebagai agama. Berikut, memahami kebudayaan Minahasa sebagai sesuatu yang dinamis, dan dengannya selalu berusaha melakukan interpretasi terhadap sejarah, nilai dan simbol Minahasa peninggalan leluhur. Kemudian, secara kritis memahami kolonialisme dan kekristenan sebagai yang antara lain penyebab dari sejumlah persoalan Minahasa kontemporer. Bahwa, kolonialisme dan kristenisasi di Tanah Minahasa telah menyebabkan hilangnya beberapa nilai budaya Minahasa. Dalam mendefinisikan siapa Tou Minahasa, pendekatan ini cenderung terbuka. Bahwa yang disebut tou Minahasa kontemporer tidak terutama hanya bisa dilihat dari segi geneologisnya, namun juga komitmen dari orang-orang (siapa saja dia) yang hidup dan mati di atas tanah Minahasa.

Pada soal politik, oleh pendekatan ini memahami bahwa NKRI tidaklah identik dengan Minahasa, sebab Minahasa adalah bangsa dengan identitas dan entitasnya yang khas yang berbeda dengan NKRI yang baru berdiri pada tahun 1945 itu. Pada hal-hal tertentu, secara kritis memahami bahwa struktur dan kebijakan politik NKRI telah mendominasi dan menghegemoni Minahasa. Pendekatan ini percaya, bahwa salah satu cara untuk memajukan Minahasa adalah dengan perubahan cara pikir dan paradigma.

Tapi yang perlu digaris bawahi bahwa ketiga kategori pendekatan ini tidak serta merta menunjuk pada lembaga atau kelompok gerakan orang-orang muda tersebut. Dalam satu kelompok gerakan orang Muda Minahasa, ketiga corak dan paradigma berpikir tersebut bisa tercampur. Masing-masing individu di dalamnya bisa saling berbeda pendekatan. Makanya, ketiga pendekatan ini barangkali tepatnya kalau disebut sebagai corak dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendekati Minahasa sekarang ini secara umum yang tampak dalam diskusi-diskusi di berbagai macam ruang sebagai media untuk membicarakan Minahasa. Lepas dari persoalan perbedaaan pendekatan dan paradigma tersebut, hal yang positif dari fenomena ini adalah munculnya semacam semangat baru dalam memaknai Minahasa dalam kekiniannya. Para orang muda Minahasa sekarang ini dan mudah-mudahan akan semakin berkembang, sementara melakukan gerakannya dalam berbagai bentuk ekspresi, seperti: seni sastra (sanggar-sanggar teater, band-band indie) kajian intelektual (lewat diskusi, penelusuran jejak-jejak sejarah, penelitian, penerbitan buku, dll) dan kelompok-kelompok yang fokus pada minat tertentu.

Kami, di Mawale Cultural Center misalnya mengambil posisi pada pendekatan yang terbuka, kritis dan berusaha mendialektikan secara aktif antara nilai budaya di masa lalu dengan melakukan interpretasi kritis terhadapnya dengan konteks Minahasa kontemporer. Meski pada level praksisnya, di antara kami masih sering terlibat dalam diskusi yang mendalam mengenai beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Prinsip dasarnya adalah komitmen membangun kembali rumah bersama Minahasa ini yang mungkin pada beberapa hal masih sangat terbebani dengan paradigma warisan kolonial, paradigma sentralistik orde baru, belum tuntasnya usaha menkontekualisasikan teologi agama Kristen dengan Minahasa yang telah memunculkan keterbelahan pada orang-orang Minahasa. Dengan berbagai bentuk gerakan yang ada di Mawale Cultural Center yang bergerak bersama dengan berbagai jaringannya, misi kita adalah melakukan perubahan paradigma atau mindset di kalangan muda Minahasa.



Bukit Inspirasi, Jumat, 18 Desember 2009

Esei Sweetly'Witho' Lahope: "Kasihanilah Para Sastrawan Indie Ini".

Tidak hanya di dunia musik yang ada istilah "indie". Di dunia tulis-menulis Sastra pun ada istilah "Sastra Indie" (kalau tidak ada, berarti baru saja saya ciptakan hehehe...). Walaupun secara umum sama saja, tapi ada sedikit perbedaan antara musik indie dengan Sastra indie. Sederhananya, musik indie awalnya muncul karena ada dorongan untuk bermusik dengan bebas tanpa harus ada tekanan pasar dari Major Label. Nah, kalau Sastra indie yang ini, penyebab utamanya karena penulisnya jelek tidak punya biaya dan kemampuan untuk membawa karyanya ke percetakan, apalagi mengurus ISBN.

Selain itu, penyebab lain dari munculnya Sastra indie ini adalah:

1. Akses ke penerbit susah, karena penulis tinggal di daerah.
2. Karyanya sebagian besar ditulis dalam bahasa daerah.
3. Penulisnya memang tidak berkeinginan membawa karyanya ke penerbit.
4. Tidak ingin karyanya diedit oleh editor (weleh... ).
5. Penulisnya memiliki ketampanan di bawah rata-rata. :p

Sebenarnya karya-karya dari para penulis ini tidak kalah dengan penulis yang telah menerbitkan bukunya secara nasional. Walaupun ada juga yang kualitasnya terbilang kurang, namun beberapa orang benar-benar punya kemampuan menulis yang baik. Lagipula, buku-buku Sastra yang diterbitkan secara nasional sudah diedit oleh editor profesional sehingga materinya lebih berkualitas dan sesuai dengan kondisi pasar. Contohnya, Dean Joe Kalalo telah menerbitkan beberapa buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen, dan yang paling terakhir sebuah novel berjudul "Sargasso".

Para penulis ini adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado. Sayang juga, karena baik pihak Fakultas maupun Universitas tidak menunjukkan minat untuk mendukung, atau setidaknya membantu penerbitan buku mereka. Padahal, institusi seperti Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) dari Belanda pun pernah datang ke Manado untuk mencari buku-buku dari para penulis ini dan membawanya untuk dijadikan bahan referensi untuk kajian Sastra dan Budaya.

Akhirnya, dengan usaha sendiri, muncullah buku-buku Sastra yang dibuat sesuka hati dengan cover yang kadang-kadang lucu dan nama penerbit aneh-aneh yang dikarang sendiri. Malah dengan sedikit mujizat, buku-buku itu bisa nongkrong di rak toko buku Gramedia dan memecahkan rekor sebagai buku dengan harga termurah yang pernah dijual Gramedia hahaha...

Ada banyak buku Sastra Indie yg beredar tapi aku hanya berhasil mendapatkan beberapa judul saja. Ini dia sebagian dari buku-buku itu.

(Tulisan Lengkap di: http://witho-sang-pembual.blogspot.com/2009/07/sastra-manado-minahasa-nanusa-mawale_24.html )

Esei Dean Joe Kalalo: "Teatert Kita, Teater Setengah Hati".

Merunut periode tahun 2000-an, ada satu fenomena membanggakan melanda alam kesenian di Sulawesi Utara. Yakni membanjirnya kelompok teater dengan keaneka ragamannya masing-masing. Terlepas dari bermacam motivasi yang mendasarinya, hal ini tidak bisa dipungkiri adalah sebuah fenomena yang benar-benar mempunyai gaung. Dengan sedikit kesombongan subjektif saya berani mengatakan sumbangsih tempat saya menimba ilmu (bukan kuliah) Fakultas Sastra Unsrat bukan sesuatu yang “sedikit-sedikit”. Ini bisa dibuktikan dari beberapa penanda yang setidaknya bisa menjadi acuan pembuktian. Entah festival teater maupun pementasan-pementasan momentum lainnya. Tentu, tidak bisa tidak, anggapan ini akan menimbulkan pro dan kontra. Apakah itu dari pelaku seni yang cukup aktif sekarang ini atau mungkin para seniman-seniman veteran yang sebagian besar saat ini hanya meninggalkan memori nama besarnya. Tapi bukan itu yang ingin saya persoalkan dalam catatan singkat ini. Yang dipersoalkan adalah apakah benar hal ini adalah sebuah fenomena yang membanggakan?. Sebagian besar publik yang masih terjebak dalam paradigma orang Manado yang banyak keanehannya barangkali akan menjawab “Ya “. Itulah masalahnya, terlalu banyak keanehan yang diidap masyarakat kita. Jika Rendra punya semboyan klasik yang menjadi rujukan kelompok seninya yaitu “Kegagahan dalam kemiskinan”, maka kita di sini lebih cocok disebut “menggagahkan diri di tengah kemiskinan”. Entah kita sendiri yang tidak menyadari kemiskinan itu, atau parahnya, kemiskinan itu memang sengaja dibiarkan. Beberapa di antara kemiskinan itu adalah, miskin kritikus, miskin infrastruktur, miskin manajemen, miskin kesadaran, dan menurut saya yang paling akut adalah miskin kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Karena tanpa itu niscaya sebuah perubahan akan tetap sebatas mimpi. Teater, yang oleh banyak seniman dipakai sebagai media mengkritik realitas sosial, dengan dentaman-dentaman peluru yang menghantui para aktor-aktris di panggung politik, secara ironi tak mempunyai pihak yang bisa menegur kesalahannya. Seniman bukanlah mahluk suci yang tak bisa disentuh dengan kritik. Dan tanpa kritik tak ada cermin untuk dijadikan acuan. Akibatnya banyak kelompok-kelompok teater yang sulit terlepas dari kemonotonannya. Kalaupun ada, kritik-kritik itu hanya terlontar melalui cemoohan sumbang antar sesama pelaku seni itu sendiri. Yang menurut saya, bukan bermaksud untuk saling membangun, melainkan hanya ingin mencari kesalahan agar ke”figur”annya sebagai seniman tak dikalahkan oleh seniman lain. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa seniman-seniman kita tak ada bedanya dengan aktor dan aktris panggung politik di negeri ini. Hujat menghujat agar kediriannya bisa nampak ke permukaan.
Sejauh ini belum ada akademisi-akademisi yang sehari-harinya melahap ilmu tentang pengkajian karya seni, secara intens menulis kritik tentang bentuk atau isi pertunjukan seni yang sedang berkembang. Kemana saja perginya mereka? Tak perlu jauh-jauh mencari. Cukup menoleh ke dalam kantor-kantor instansi pemerintahan, di dalam ruang pembelajaran kuliah yang kaku, bahkan ada yang tersesat di etalase pertokoan atau gedung-gedung bank. Ditambah lagi dengan kecuekan media-media mainstream yang hanya gemar menulis tentang peristiwa-peristiwa seni, tanpa mau mengulasnya dalam kajian kritis. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa iklim berteater kita masih jauh dari harapan? Padahal sudah sejak beberapa dekade lampau daerah ini melahirkan pelaku-pelaku seni yang cukup intens di bidangnya. Saya pun sebagai generasi yang masih hijau sangat mengenal pendekar-pendekar veteran seni pertunjukan Sulawesi Utara yang kesaktiannya menyebar ke mana-mana. Namun kenapa justru nama besarnya yang menyebar, dan bukan semangat berteater yang mereka miliki?. Masalahnya sederhana, tak ada satupun dari mereka yang dengan sejati mencintai bidang yang mereka pilih ini. Kenapa?, karena budaya orang Manado yang cepat puas + cepat juga menyerah, serta suka cari gampang, masih terus berakar sampai sekarang. Potensi-potensi baru yang cukup matang secara artistik terus bermunculan. Namun sayangnya belum ada yang ingin berkorban membangun profesionalitas, kemandirian, agar seni pertunjukan di Sulawesi Utara tidak saja bisa menghidupi masyarakat dengan sajian-sajiannya, tapi juga bisa menghidupi diri sendiri.
Salah satu contoh kasus bahwa seniman kita doyan “cari gampang” bisa dilihat dari membanjirnya kelompok-kelompok teater saat diadakannya festival perlombaan. Memang tidak ada salahnya diadakan perlombaan-perlombaan yang kerap melahirkan kelompok-kelompok teater kagetan ini, juga bukan suatu dosa jika setiap kelompok teater itu begitu antusias menampilkan pertunjukannya. Toh tak perlu susah payah, tinggal mengumpulkan beberapa pemain, latihan beberapa hari, dan siap unjuk gigi. Mendaftar pun tak perlu repot-repot merogoh kocek, siapapun bisa tampil asal punya konsep untuk dipentaskan. Dan asyiknya lagi, jutaan rupiah siap menanti jika beruntung, atau sajian yang ditampilkan, menarik minat juri. Uang dan pengakuan disandang sang pemenang. Setelah itu selesai. Apresiasi berhenti, aktivitas berteater terlelap, dan tiba-tiba bangun lagi jika ada proyek, momentum, dan perlombaan tahun berikutnya. Sementara ide-ide baru tentang konsep pertunjukan tak henti mengalir, kita terperosok pada rutinitas yang itu-itu saja. Layaknya manusia, semakin dewasa ia, maka semakin terampil pula secara mandiri mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tapi rupanya teater kita memang belum cukup dewasa meski dari segi usia tidak bisa dikatakan muda lagi. Mengapa kita tidak mencoba mandiri dengan secara intens menelurkan pentas produksi yang termanajemen dengan rapi?. Bermacam apologi serta ketakutan segera menghantui. Ketakutan akan sepinya penonton, kerugian secara ekonomi, kerugian energi dan waktu, serta ketakutan-ketakutan lain untuk menutupi kemalasan kita mengangkat harga diri teater.
Bila mencoba menilik kembali, pada tahun 80-an pernah beberapa kali diadakan pentas produksi oleh praktisi-praktisi teater yang cukup aktif waktu itu. Namun tradisi itu tenggelam begitu saja seiring bergulirnya waktu. Semangat setengah hati yang mengundang rasa geram generasi yang terbit di masa sekarang. Himbauan saya, janganlah terlalu lama kita menyumpah serapahi tokoh-tokoh tua itu. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita kembali membangun dari awal usaha ini. Dengan secara bersama-sama menutupi lubang-lubang yang diwariskan mereka. Di satu sisi kita menyumpah serapahi, di sisi lain indikasi kita akan kembali terjun ke jurang yang dilompati sesepuh-sesepuh itu, nyaris menjadi kenyataan. Dan akhirnya kita sendiri yang nantinya akan ketiban sumpah serapah oleh generasi-generasi yang akan datang.
Sesungguhnya sekitar tahun 2004, berlokasi di gedung Pingkan Matindas naskah “Episode Ungu Seorang Penyair” karya Aripank yang disutradarai Vick Chenorre, meskipun sederhana, sempat mengisi kekosongan pentas produksi kita. Namun setelah itu lagi-lagi produksi teater kita diterpa keheningan. Ibarat terapi penyembuhan, pengobatan yang terputus-putus tidak akan mampu menghilangkan sebuah penyakit. Untuk mencapai hasil yang maksimal, setiap pengobatan mesti dilakukan secara intens dan teratur. Karena itu pementasan produksi secara reguler adalah kewajiban yang harus menjadi tanggungjawab kita semua sebagai pelaku seni teater. Memang ada sedikit titik cerah ketika beberapa waktu lalu diselenggarakan beberapa pementasan produksi di gedung Pingkan Matindas. Meski memang terkesan hanya sebatas memanfaatkan momentum karena berbarengaan dengan Festival Bunaken. Untuk ke depan, masalah ini harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Agar nantinya Manado tidak hanya dikenal dengan perempuannya yang cantik-cantik tapi blo’on, atau kota yang Cuma tau bagaya, tapi juga bisa dikenal sebagai kota seni dan budaya, yang adalah ciri khas utama sebuah kota pariwisata. Sudah selaknyalah pula pemerintah menaruh perhatian pada kemajuan seni pertunjukan, bila memang cita-cita menjadikan Manado sebagai kota pariwisata dunia bukan sebatas wacana yang main-main. Kalu turis mo datang ka Manado Cuma mo lia mall-mall pe pai, dorang bilang beking lalah. Karna pa dorang pe negara tu mall-mall jao lebe pai kasiang...
Saya sedikit cemburu, dengan Teater Koma, salah satu teater besar Indonesia, yang tak perlu khawatir pertunjukan produksinya sepi penonton. Karena masyarakat sudah terlanjur menaruh percaya akan nilai atau gizi yang akan dilahapnya ketika menonton pertunjukan teater yang mereka suguhkan. Sehingga mereka terus datang, dan datang lagi. Kepercayaan seperti itu beberapa tahun ke depan bisa kita dapatkan. Asal kita secara serius bersedia berkorban, tanpa menyerah, dan tidak angin-anginan. Boleh kira-kira? Agaknya sih......

Esei Frisky Tandayu: "Dapatkah Palang Merah Indonesia SULUT menyediakan Darah yang AMAN dan Tepat waktu saat ini?".

Menyoal Pelayanan Darah Transfusi di Sulawesi Utara


Unit Transfusi Darah Daerah (UTDD) SULUT dibawah naungan Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah SULUT kini sebulan sudah dipimpin oleh dr. Edly Paat, DK sejak serah terima jabatan dengan dr. Franckie R.R. Maramis, PKK. DK. SpKT pada awal April 2009 lalu. Sampai tulisan ini saya buat, masih terus dilakukan perubahan dan pembenahan di dalam UTDD SULUT seperti perubahan fisik gedung, pemindahan ruang pelayanan pasien, laboratorium crossmatching, serta ruang administrasi UTD. Administratifpun tak luput dari perubahan berupa penggantian dan pengangkatan kepala kepala bagian, penambahan pegawai administrasi, sampai pada penetapan peraturan – peraturan baru.
UTDD PMI SULUT resmi mulai beroperasi pada tahun 2003, sejak perubah status dari Unit Transfusi Darah Cabang PMI Manado. Perubahan status ini dirasa perlu oleh karena meningkatnya kebutuhan darah se SULUT. Peningkatan kebutuhan darah ini menuntut PMI Daerah SULUT untuk mengelola public service ini secara professional dalam arti UTDD SULUT sebagai satu satunya Unit transfusi darah Daerah di SULUT harus mampu menyediakan darah yang aman dan tepat waktu bagi public. Adapun beberapa hal penunjang yang wajib dipenuhi yaitu tersedianya fasilitas yang memadai untuk UTDD, cukupnya tenaga kesehatan berupa dokter, paramedis teknologi transfusi darah (PTTD) dan Asisten transfusi darah (ATD), serta penunjang administratif. Hingga hari ini UTDD PMI SULUT memiliki 2 orang dokter, 9 orang PTTD, dan 3 orang ATD. Sayangnya dari sejumlah tenaga kesehatan diatas dibagi dengan : Dari 2 orang dokter 1 orang Kepala UTDD dan 1 orang staf dokter pelayanan donor. Demikian pula dengan 9 orang PTTD yang bertugas aktif hanya 7 orang sedangkan 2 orang lainnya ditugaskan sebagai staf administrasi di kantor PMI Daerah SULUT. Hal yang sama juga berlaku untuk 3 orang ATD, yang bertugas aktif hanya 1 orang sebab 2 orang lainnya menempati posisi struktural. Berarti sekarang tenaga teknis kesehatan di UTDD SULUT adalah 1 orang dokter, 7 orang PTTD dan 1 orang ATD padahal UTDD ini memiliki bagian pengambilan dan perawatan darah, leboratorium uji saring dan komponen darah serta laboratorium crossmatching dan pelayanan pesien yang kesemua bagian tersebut wajib diisi oleh teknisi kesehatan pada 3 shift tugas tiap 24 jam. Bukanlah hal sederhana bagi UTDD SULUT yang merupakan satu satunya UTDD di SULUT untuk melayani kurang lebih 1500 orang pasien perbulan. Muncul pertanyaan Apakah UTDD SULUT dapat melayani secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan darah seSULUT yang meliputi Manado (1 RSU Pusat, 1 RSU Daerah, 7 RS swasta), Bitung (1 RSUD, 3 RS Swasta), Minahasa (2 RSUD, 2 RS swasta), dan Minahasa Selatan (2 RS swasta)?
Seperti apa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan di sebuah UTDD? Gambaran singkatnya adalah bahwa Unit Transfusi Darah (UTD) merupakan sebuah Unit yang melayani kebutuhan darah dari pasien di rumah sakit sebab darah sebagai bahan “obat”, dan tanpa transfusi darah, pengobatan perdarahan berat akan sulit dan tidak mungkin. Demikian pula prosedur bedah bisa kurang aman tanpa darah. Darah yang disediakan oleh UTD adalah darah yang aman dari Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, serta kemungkinan Malaria, Types, dan Sifilis. Darah yang ada di UTDD didapat dari perorangan pendonor darah yang sehat secara fisik pada batasan usia 17 sampai 60 tahun. Pendonor darah menyumbangkan darahnya melalui kegiatan donor darah atau datang langsung ke kantor UTD. Darah tersebut kemudian diseleksi di Laboratorium UTD dengan melewati proses uji saring IMLTD, serology golongan darah A-B-O-AB dan Rhesus, serta pemeriksaan lanjutan. Hasil dari proses di atas adalah darah yang kemungkinan memiliki IMLTD (Darah ini kemudian dimusnahkan dengan melalui proses khusus), serta darah yang aman dari IMLTD dengan kepastian hasil serology golongan darah. Darah yang aman ini kemudian diolah menjadi komponen darah lalu kemudian disimpan menjadi stok darah UTD. Setiap pasien yang datang ke UTD mendapat darah dari stok dengan terlebih dahulu dilakukan crossmatcing di Laboratorium pelayanan pasien antara sampel darah pasien dan darah stok hingga aman digunakan untuk transfusi darah.
Tujuan pelayanan transfusi darah adalah memberikan darah dan produk darah yang efektif, seaman mungkin. Dari gambaran singkat tadi dapat diketahui bahwa tersedianya darah aman serta memenuhi standar secara kwalitas dan kwantitas membutuhkan proses dan penangan secara professional karena transfusi darah juga mengandung resiko seperti penularan IMLTD karena uji saring yang buruk dan mal praktek seperti kesalahan distribusi darah berbeda golongan darah akibat crossmatching yang tidak sesuai prosedur. Adapun salah satu kemungkinan terjadi kesalahan juga disebabkan oleh penggunaan bahan pemeriksaan (reagensia) yang tidak memenuhi standar hingga resiko – resiko kesalahan akibat transfusi darah terjadi. Amankah darah yang disediakan oleh UTDD PMI SULUT?
Faktor keaman darah serta pelayanan tepat waktu merupakan kebutuhan public dan adalah tanggung jawab UTD untuk memenuhinya. Proses pelayanan tersedianya darah tepat waktu telah menjadi persoalan klasik di UTDD PMI SULUT dan mungkin juga terjadi di UTD lain, namun dapatkah persoalan ini diselesaikan? Apakah darah yang ada di UTDD SULUT bermutu secara kualitas dan kwantitas dan siap tepat waktu?
Menurut hemat saya professionalisme kinerja dan pelayanan maksimal UTD dapat dicapai dengan penerapan prosedur kerja standar yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan UTD serta pengoptimalan tenaga Teknisi transfusi darah seperti PTTD dan ATD yang ada di UTDD SULUT dan bila perlu dilakukan perampingan karyawan demi penekanan cost UTD. Akan menjadi hal penting bila demi pelayanan maksimal, UTD dikelola secara professional oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang transfusi darah maka sekiranya mungkin perubahan demi perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan public sebab Unit Transfusi Darah bukan hanya milik PMI Daerah SULUT atau pimpinan dan pegawainya tetapi juga milik public.
Demikian catatan profesi ini saya buat dengan harapan bahwa dikemudian hari dapat tercipta suatu keselarasan hubungan saling membutuhkan antara public service seperti UTDD PMI SULUT dengan public pengguna jasa seperti pasien dan donor darah.

Contact me on:
blogsite : www.frisky-tandaju.blogspot.com